Bupati Sambas, Satono, mengingatkan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Sambas agar berhati-hati dalam mengelola keuangan desa. Apalagi sekarang kata Bupati, sudah banyak Kepala Desa yang tersangkut kasus hukum.


"Selama menjabat, saya sudah banyak mendapat laporan terkait permasalahan keuangan di desa," kata Bupati Satono saat membuka Bimtek untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa, terkait Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Jumat (28/1/2022) kemarin.


Dalam sambutannya saat membuka Bimtek yang di inisiasi oleh Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas tersebut, Bupati Satono mengungkapkan berbagai dinamika yang telah dia jalani selama lebih dari tujuh bulan menjabat. Diantaranya dalam problem di penyelenggaraan pemerintahan desa.


"Terkait Pemerintah desa ini memang banyak problem. Tapi bukan berarti itu harus kita hindari. Terutama menyangkut masalah keuangan desa. Itu harus kita selesaikan. Selama kita mengacu kepada tupoksi, regulasi, mekanisme yang dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku. Insyaallah aman," tegasnya.


Bupati Satono mengatakan, beberapa permasalahan pengelolaan keuangan di desa bahkan ada yang masuk ke ranah hukum. Walaupun tidak sedikit juga yang bisa diselesaikan secara internal. Kendati demikian, dia kembali lagi mengingatkan agar pemerintah desa bekerja sesuai aturan.


"Beberapa problem bisa diselesaikan dengan baik di internal, tapi ada juga yang tidak bisa ditolerir. Mau tidak mau harus diproses ke ranah hukum. Kalau sudah masuk ranah hukum, Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa intervensi lagi, karena hukum tetap hukum," katanya.


Menurut Bupati Satono, dalam suatu kegiatan di desa, walaupun perencanaan sudah benar, kalau azas manfaatnya tidak ada, juga berpotensi melanggar hukum. Begitupun sebaliknya, walaupun ada azas manfaatnya, tapi tidak melalui prosedur perencanaan, juga berpotensi melanggar hukum.


"Maka saya pesan, menyangkut keuangan ini harus hati-hati. Kita sama-sama mengelola uang rakyat, dana pemerintah. Setiap kegiatan harus ada perencanaan yang matang, sampai kepada azas manfaatnya," pungkasnya.


Sumber : Humas Kab. Sambas

(Media Baru TVRI Kalbar)