GUBERNUR PAPARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALBAR KEPADA PESERTA PPRA LXIII TAHUN 2022


Dihadiri Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Tenaga Ahli Pengajar Lemhanas RI, Laksda TNI Budi Setiawan, S.T., M.Tr.Opsla., Dirmatlaitadik Debiddikpimkatnas Lemhanas RI, Brigjen Pol Drs. Djoko Poerbohadidjojo, M.Si., beserta jajaran Forkopimda Prov Kalbar, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memaparkan materi dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) kepada 25 orang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022.


Pada kesempatan tersebut, Gubernur menjelaskan salah satu program prioritas di Kalbar yaitu peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui 54 indikator yang harus terpenuhi untuk menuju desa mandiri dan sejahtera.


"Ketika desa sudah menjadi status Desa Mandiri, maka sumber konflik akan berkurang dan masyarakat akan fokus pada capaian kesejahteraan karena semua kebutuhan sudah ada," kata H. Sutarmidji di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (14/6/2022).


Gubernur Kalbar juga sependapat dengan pernyataan Presiden RI terkait Sumber Daya Alam (SDA) yang harus dilindungi dan tidak dijual mentah (tanpa diolah terlebih dahulu).


"Jika bauksit langsung diubah menjadi aluminium, maka dapat memberikan penambahan nilai ekspor yang lebih dibandingkan dijual dalam kondisi mentah. Pengelolaan SDM seperti ini menjadi lebih bijak dan semakin baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," jelas Gubernur di hadapan para peserta.


Selanjutnya, sektor kesehatan dan pendidikan merupakan sektor penting untuk diperhatikan dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar.


"Pada sektor kesehatan, saya selalu wacanakan rumah sakit tanpa kelas, tetapi merawat dan inapkan pasien berdasarkan penyakit yang diidapnya. Jenis penyakit ini yang seharusnya mendapatkan penanganan prioritas. Sedangkan untuk pendidikan, sejak awal menjabat sebagai Gubernur, saya sudah membebaskan biaya pendidikan agar anak-anak Kalimantan Barat tidak ada yang putus sekolah,". (wnd)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar 

(Media Baru TVRI Kalbar)


0 comments :

Copyright © 2013 TVRI Kalimantan Barat .