Bupati Sambas Bangun Sektor Pertanian Melalui Audiensi Dengan Wamentan

Bupati Sambas, Satono, bertemu Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Harvic Hasnul Qolbi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/7/2022) kemarin.

Bupati Satono mengatakan, pertemuan tersebut selain dalam rangka silaturahmi, juga sekaligus koordinasi terkait usulan program pertanian di Kabupaten Sambas yang bisa dibiayai oleh APBN. 

"Alhamdulillah kemarin saya sudah bertemu dengan Wamentan dan menyampaikan usulan untuk membangun sektor pertanian di Kabupaten Sambas sudah saya sampaikan langsung ke beliau," katanya, saat diwawancarai Kamis (7/7) pagi.

Bupati Satono mengatakan, tahun ini tidak ada program pertanian yang dibiayai APBN di Kabupaten Sambas. Pasalnya, dalam menu usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 kemarin tidak ada bidang pertanian untuk Kabupaten Sambas.

"Karena dalam menu usulan DAK tahun kemarin tidak ada bidang pertanian, sehingga tidak ada program pembangunan yang terealisasi. Saya harap tahun 2023, pemerintah pusat menambah menu untuk Kabupaten Sambas. Salah satunya di bidang pertanian," katanya.

Bupati Satono berharap, usulan yang disampaikan langsung kepada Wamentan RI bisa terealisasi. Sehingga tahun 2023, ada program pembangunan di bidang pertanian yang dibiayai APBN melalui DAK. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Sambas.

"Saya juga sudah beraudiensi dengan Kementerian PPN/Bappenas kemarin, topik yang diusulkan juga sama, yakni meminta agar pemerintah pusat menambahkan menu usulan bidang pertanian di DAK 2023. Selebihnya tentang percepatan Inpres Nomor 1 Tahun 2021," katanya.

Bupati Satono mengatakan, pertanian di Kabupaten Sambas menjadi sektor utama yang menopang ekonomi masyarakat. Karenanya, dalam visi misi Sambas Berkemajuan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, pertanian menjadi konsen Pemerintah Kabupaten Sambas. 

"Saya harap, segala upaya yang dilakukan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sambas, terutama di bidang pertanian, bisa berjalan lancar. Koordinasi lintas sektoral akan terus kita bangun dengan pemerintah pusat, sehingga berbagai kebijakan dapat memihak kepada kita," pungkasnya.