Kementerian Pertanian RI melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Harris Pontianak, Rabu (27/7/2022).


Rapat Koordinasi ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., turut dihadiri Irjen Kementan Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H., jajaran Forkopimda Kalimantan Barat serta Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar.


Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka sinkronisasi dan kolaborasi sistem pengawasan intern Itjen Kementan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). 

Ketersediaan 12 bahan pokok hingga saat ini masih tercukupi untuk 273 juta penduduk Indonesia dimana pengawasan ketersediaan dan produktivitas adalah tugas Kementan RI, tetapi masalah harga ada pada kewenangan yang lain. 


Usai membuka Rakor tersebut, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa dari sektor perkebunan dan sektor pertanian harus ada peningkatan.

"Saya sangat mendukung, program ini akan membantu sektor pertanian karena berkaitan dengan pertahanan pangan kita. Sambas dan Kubu Raya harus menjadi pusat produksi padi, tidak semua daerah cocok dengan semua jenis tanaman, jangan dipaksakan suatu daerah untuk menanam padi semua. Tanaman singkong merupakan hasil perkebunan yang mulai berkembang di Kalbar, berat 30 Kg dalam 1 batangnya. Nah bibitnya ini yang perlu kita kembangkan," ujar Gubernur H. Sutarmidji.


Ditempat yang sama Irjen Kementan Dr. Jan S Marinka, S.H., M.H., mengungkapkan program ini fokus pada strategis nasional dan prioritas serta super prioritas yang dicanangkan oleh kementerian pertanian. 

"Dalam rangka percepatan, harus fokus sehingga pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran. Kami berharap apapun yang ada di Pemerintah pusat bisa tereksekusi di daerah dengan cepat tanpa ada keraguan. Apalagi kita tengah menghadapi krisis pangan dunia. bersyukur hal ini kita bisa lewati," ujar Irjen Kementan. 


Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Masyhudi, S.H., M.H., juga sangat menyambut baik program pertanian sehingga harus di dorong dan didukung untuk dipercepat. 

"Kita akan mendorong dan mendukung melalui kerjasama dan kolaboratif. Jangan ragu-ragu untuk melaksanakan, karena semua ini untuk rakyat," ujar Kajati Kalbar.


Hal yang sama juga diungkapkan Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., bahwa kita harus memahami dampak krisis pangan global. 

"Kami mendukung program pemerintah, mandiri pangan itu harus terwujud di negara kita. Dengan berbagai cara, kami penegak hukum akan mengawasi program tersebut agar berjalan dengan baik, dan dipastikan tidak ada penyimpangan. Maka perlu adanya fungsi pengawasan," tutur Wakapolda. (Rfa)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)