Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. M. Zamzani B. Tjenreng, ST, M.S., melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Bupati Kayong Utara, Sukadana, Rabu (7/2/2024).

Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia, dan membahas tentang Penyampaian Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023.

Pemerintah pusat dan daerah bersama-sama membahas langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi daerah, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2024.


Penguatan Ketahanan Pangan Jadi Kunci

Dalam arahannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Zamzani B. Tjenreng, menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan untuk menjaga agar inflasi tidak melonjak dan berdampak pada kemiskinan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah intervensi terhadap harga beras.

Zamzani B. Tjenreng juga mendorong penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas data menjadi fokus utama. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait dalam TPID juga perlu diperkuat.

"Untuk mengukur efektivitas kinerja TPID daerah, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi dengan menggunakan 15 indikator pengendalian inflasi. Batas waktu pengiriman laporan kinerja oleh pemerintah daerah adalah 23 Februari 2024," kata Zamzani B. Tjenreng.


Pj. Bupati Kayong Utara Dukung Upaya Pengendalian Inflasi

Pj. Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi daerah. Ia mengatakan, inflasi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2024.

"Pemerintah Kabupaten Kayong Utara siap mendukung dan menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat dalam rangka pengendalian inflasi daerah," ujar Romi.

Romi menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ia pun mendukung upaya penguatan koordinasi TPID di Kayong Utara.

"Kita perlu memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, terutama beras, di daerah," kata Romi.

"Koordinasi yang baik dan sinergi antar semua pihak menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi," ujar Romi.

Romi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan segera menindaklanjuti arahan dan hasil Rakor dengan Kemendagri. Dia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.

"Saya harap seluruh pihak dapat bekerja sama dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kayong Utara," kata Romi.

Hadir dalam Rakor zoom meeting ini, Penjabat (Pj). Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan SDA (Asisten 2) Setda KKU, Kadis. Pertanian dan Pangan KKU, Kabag. Eksda Setda KKU, Kepala Bidang Dinas Perhubungan, Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengikuti zoom meeting secara terpisah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Kumindag).

Rakor ditutup dengan penyerahan panduan mekanisme dan kriteria pengukuran kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah kepada pemerintah daerah.

Sumber : Prokopim Setda KKU
Publisher : Darius Tarigan