Showing posts with label Politik. Show all posts

Bupati Sambas, Satono, berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo atas dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, yang banyak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat perbatasan selama lima tahun sejak diresmikan, Minggu (10/4/2022).


Bupati Satono mengatakan, sejak diresmikannya PLBN Aruk Jumat 17 Maret 2017 lalu, banyak perubahan dan dampak positif terutama terhadap sektor ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas, bahkan Provinsi Kalimantan Barat. 


Dimasa pandemi Covid-19 ini, Bupati Satono berharap, keberadaan PLBN Aruk juga bisa menjadi dongkrak pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan Sambas-Malaysia. 


"Kurang lebih lima tahun PLBN Aruk dibangun di Aruk, Sajingan Besar oleh Bapak Presiden Jokowi, dengan anggaran yang tidak sedikit. Tapi itu sebanding dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat perbatasan. Untuk itu saya selaku Bupati Sambas, sangat berterimakasih kepada Bapak Presiden Jokowi," katanya.


Bupati Satono berharap, dimasa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Pusat memberikan petunjuk ekspor impor melalui regulasi yang diatur sedemikian rupa, sehingga bisa mengangkat ekonomi masyarakat perbatasan.


"Saya ingat pesan Bapak Presiden Jokowi, bahwa PLBN itu tidak sekedar tempat perlintasan orang saja, tapi bagaimana itu dimanfaatkan sebagai pintu ekspor impor. Tapi sampai sekarang belum ada klu nya kepada kita bagaimana cara ekspor impor ini," katanya.


Bupati Satono mengatakan, besarnya potensi pertanian di Kabupaten Sambas bisa dijadikan komoditas ekspor ke Malaysia. Jika arus lalulintas ekspor dan impor di PLBN lancar, sudah pasti masyarakat perbatasan akan sejahtera, terutama para petani.


Sumber : Humas Kab. Sambas

(Media Baru TVRI Kalbar)





Komandan Lantamal XII, Laksamana Pertama TNI Suharto, didampingi Ketua Korcab XII DJA I Ny. Reni Suharto bersama Pejabat Utama Lantamal XII yang ikut dalam rombongan kunjungan Kerja Danlantamal  XII di wilayah kerja, melaksanakan Courtesy Call (CC) bersama Pemerintah Kab. Ketapang, Kamis (31/03/2022).


Kedatangan Danlantamal XII Laksamana Pertama TNI Suharto beserta rombongan, disambut Wakil Bupati Ketapang H Farhan, S.E., M.Si. di Pendopo Kantor Bupati Kab. Ketapang Jl. H. Agus Salim Kel. Sampit Kec. Delta Pawan bersama stakeholder terkait antara lain Pasiops Kodim 1203/Ktp, Lettu Inf Suyatno, Kasat Sabara Polres Ketapang, Iptu Helwani, Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang, Bpk. Dede Hendra Jaya, Kajari Ketapang, Bpk. Alamsyah S.H., M.H., Perwakilan KSOP Ketapang.


Rombongan Danlantamal XII Laksma TNI Suharto terdiri dari Ketua Korcab XII DJA 1 Ny. Reni Suharto, Asrena Danlantamal XII, Kolonel Laut (S) Agung Widodo., M.T.r. Hanla beserta istri, Kolonel Laut (T) Selamet Imam Suroto, CTMP, Danlanal Ketapang Letkol Laut (P) Abdul Rajab B.A., M.Tr.Hanla., ADC Danlantamal XII, Serda Pom Kadek, Anggota Dispen Lantamal XII Serda Mus M. Rafiq Khairin, 2 orang Pengurus Jalasenastri Korcab XII DJA I (Ny. Leni Jamhari dan Ny. Rina Susanto) Serta Bapak Zakaria (Wartawan stasiun TVRI Kalbar.


Komandan Lantamal XII dalam kesempatan tersebut kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Ketapang, atas sinergitas serta hubungan baik yang terjalin selama ini dengan Lanal Ketapang, bahkan jauh sebelum Lanal Ketapang terbentuk, masih status Pos TNI AL semakin ditingkatkan.


"Hal ini penting karena Lanal Ketapang merupakan Representatif TNI AL khususnya lantamal XII di Wilayah Kab. Ketapang", tegas Danlantamal XII.


Usai melakukan CC bersama Wakil Bupati Ketapang, Komandan Lantamal XII beserta rombongan melanjutkan kunjungan ke Rumdisjab Danlanal Ketapang dan kemudian berkunjung ke Keraton Matan. Selanjutnya Danlantamal XII beserta rombongan Take Off menuju Pontianak. 


Sumber : Dispen Lantamal XII, Koarmada I

(Media Baru TVRI Kalbar)





 


Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, terdapat beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak maupun usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak. Di antaranya tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketenagakerjaan, Smart City dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Diusulkannya Raperda PBG sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang Cipta Kerja (Ciptaker).


“Perlahan PBG ini secara bertahap akan mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Nanti kalau PBG sudah disahkan, retribusinya akan masuk ke kas daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya usai Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ APBD 2021 dan usuan sejumlah raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (30/3/2022).


Edi juga menyampaikan capaian serta penghargaan yang sudah ditorehkan Pemkot Pontianak selama setahun terakhir. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 20 penghargaan diterima dan didominasi penghargaan dari kementerian atau tingkat nasional.


“Tadi juga disampaikan capaian-capaian yang terukur, seperti pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, stunting, dan lainnya. Indikatornya sudah pada tren yang positif meski di tengah pandemi covid,” jelasnya.



Pihaknya akan melanjutkan program yang sempat tertunda karena pandemi silam. Mulai dari sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur sampai pengelolaan destinasi wisata Tugu Khatulistiwa yang direncanakan akan dibangun Planetarium Matahari.



“Di Tugu Khatulistiwa itu harusnya wisata berbasis astronomi, artinya peristiwa alam. Itu ingin kita jadikan suatu destinasi wisata sekaligus edukasi,” imbuhnya.


Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin berujar, empat usulan Raperda harus segera dilaksanakan, khususnya Raperda tentang Smart City. Dia menilai, selama ini program Smart City di Kota Pontianak sudah berjalan, namun belum memiliki landasan hukum daerah yang kuat.


“Jadi kita siapkan payung hukumnya, supaya segera terwujud Pontianak Smart City,” pungkasnya. 


Sumber : Kominfo/Prokopim

(Media Baru TVRI Kalbar)





Bupati Sambas, Satono, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Yunisa Satono, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryunani meresmikan gedung baru Puskesmas Sejangkung, Senin (28/3/2022).


Peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Sambas, Anwari, Camat Sejangkung, Indra Gunawan, Kepala Puskesmas dan tokoh masyarakat Sejangkung.


Bupati Satono mengatakan, gedung baru Puskesmas Sejangkung telah selesai dibangun dengan sangat megah dan punya beragam fasilitas pendukung baru. Karenanya dia meminta agar meningkatnya fasilitas tersebut sejalan dengan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


"Alhamdulillah Puskesmas Sejangkung sudah selesai dibangun tahun lalu dan diresmikan. Gedung ini sangat megah dan punya beragam fasilitas pendukung. Saya ingin ini sejalan dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.


Bupati Satono melanjutkan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu visi misi Sambas Berkemajuan. Dia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen dalam meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di era Satono-Rofi.


"Harus ada perubahan, walaupun kita diterpa badai pandemi Covid-19. Pembangunan harus terus berjalan. Apalagi di sektor-sektor dasar seperti pelayanan kesehatan, karena itu merupakan salah satu visi dan misi Sambas Berkemajuan," pungkasnya.


Sumber : Humas Kab. Sambas 

(Media Baru TVRI Kalbar)






Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 dihadiri secara virtual oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (28/3/2022).


Bupati Ketapang, Martin Rantan, S.H., M.Sos., membuka secara resmi kegiatan yang dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang. Turut hadir secara virtual yakni Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalbar, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.


Gubernur Kalbar meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk bersama-sama membangun demi kepentingan masyarakat Kalbar.


"Sekarang ini kita jangan berpikir politis dulu. Kita berpikir untuk kepentingan pembangunan Kalbar dan pembangunan di kabupaten secara bersama-sama," pinta H. Sutarmidji saat memberikan sambutan.


Kabupaten Ketapang dinilai layak menjadi sebuah provinsi karena wilayahnya yang sangat luas.


"Saya sebagai Gubernur tidak akan menghambat selama itu untuk kepentingan Kalbar. Tapi, pemekaran provinsi terhambat karena moratorium, seperti Provinsi Kapuas Raya. Ketapang sangat layak menjadi provinsi, tetapi harus punya pelabuhan laut dan bandara yang cukup memadai," jelas Gubernur.


Sebuah prestasi membanggakan bagi Kabupaten Ketapang yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalbar serta nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67,43%. Namun, angka kemiskinan masih tergolong tinggi di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Bumi Ale-ale tersebut.


"Saat pertumbuhan ekonomi Ketapang menjadi yang paling tinggi di Kalbar, seharusnya angka kemiskinan dan pengangguran juga turun dengan sangat signifikan. Masalahnya mungkin terletak pada data. Sebaiknya Bupati Ketapang berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik," saran Gubernur.


Pemerintah Kabupaten Ketapang disarankan untuk menambah ruang kelas atau membangun sekolah unggulan.


"Saya menyarankan dua hal tersebut agar nilai IPM Kabupaten Ketapang semakin baik dan angka harapan lama sekolah juga bisa lebih baik," tutup H. Sutarmidji.



Sementara itu, Bupati Ketapang meminta jajarannya untuk selalu aktif dalam mengajukan usulan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah, provinsi maupun nasional, kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.


"Pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki beberapa proyek strategis, seperti pembangunan Food Estate, optimalisasi Bandara Rahadi Oesman, penataan pelabuhan dan dermaga, serta meningkatkan ruas jalan kabupaten dan Jembatan Pawan 6," ungkap Martin Rantan.


Bupati Ketapang juga menjelaskan proses perencanaan dan tahapan perencanaan pembangunan di Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan aturan.


"Oleh karena itu, kami berharap segenap pemangku kepentingan tetap mematuhi dan tertib dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah," tutup Martin Rantan.(wnd/sma)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar)

(Media Baru TVRI Kalbar)



Bupati Sambas, Satono, meresmikan Gedung Public Safety Center 119, Sambas Emergency Service (PSC 119 SES), disamping Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Senin (28/3/2022).


Bupati Satono mengatakan, PSC 119 akan melayani kegawatdaruratan masyarakat Kabupaten Sambas selama 24 jam seperti penanganan terhadap kecelakaan, dan situasi-situasi krisis lainnya secara cepat, tepat dan cermat.


Bupati Satono meminta, fasilitas yang membuat Kabupaten Sambas semakin Berkemajuan tersebut harus dijalankan secara maksimal demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.


"Intinya yang harus dimaksimalkan di sini adalah pelayanan, berapapun jumlahnya, sebagus apapun gedungnya, kalau pelayanan tidak dilakukan dengan baik, tidak dimaksimalkan untuk pelayanan publik, itu non sense, tidak berarti, tidak bermakna dan tidak ada manfaat untuk masyarakat Kabupaten Sambas," katanya.


Bupati Satono juga meminta agar keberadaan Public Safety Center 119 Sambas Emergency Service tersebut disosialisasikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Kabupaten Sambas agar semuanya mengetahui adanya pelayanan tersebut.


"Pesan saya pertama, ini harus dipublikasikan dan disosialisasikan seluas-luasnya, sehingga keberadaan gedung ini diketahui khalayak ramai. Kedua, petugasnya harus standby, kalau sudah berani kita bangun dan kita resmikan, harus berfungsi. Pelayanan emergency ini harus 24 jam," katanya.


Sumber : Humas Kab. Sambas 

(Media Baru TVRI Kalbar)






Komandan Lantamal XII, Laksamana Pertama TNI Suharto, didampingi Pejabat Utama, Para Asisten, serta Kadis dan Kasatker, menggelar acara Coffee Morning bersama Mitra Maritim Khatulistiwa Provinsi Kalbar, Senin (28/03/2022).

Coffee Morning berlangsung diruang rerbaguna Malayahati Mako Satrol Lantamal XII Pontianak, Jl. Komyos Sudarso No 1 Jeruju Kota Pontianak.

Acara ini dilaksanakan guna menjalin silaturahmi Lantamal XII Pontianak dengan industri Jasa Maritim dan Pengguna Jasa Maritim yang ada di wilayah Kalbar, dengan tema “MITRA MARITIM KHATULISTIWA BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI”, Selain itu bertujuan untuk memberikan pembinaan, monitoring dan perlindungan kepada pelaku industri Jasa Maritim dan pengguna Jasa Maritim di Laut Yuridiksi dan Teritorial Indonesia agar dapat memberikan kontribusi positif, bagi TNI Angkatan Laut khususnya Lantamala XII.


Komandan Lantamal XII dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Lantamal XII mempunyai wilayah kerja yang sangat luas, mulai dari Temajok dibagian utara sampai dengan Ketapang dan Pulau Serutu, dibagian Selatan, sehingga perairan Kalimantan Barat menjadi primadona bagi para pelaku usaha melaksanakan aktifitasnya baik dibidang pertambangan, mineral dan lain-lain.


Sehubungan dengan hal tersebut perlu tercipta kondisi yang aman dan kondusif sehingga perputaran perekonomian dan investasi di Kalbar dapat berjalan dengan lancar, sehingga Lantamal XII sebagai salah satu pangkalan TNI AL berupaya menjaga kestabilan keamanan di perairan Kalbar.



"Menyadari, bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri dalam rangka tercapainya tugas pokok kami, oleh karena itu pada kesempatan ini, saya selaku Komandan Lantamal XII, sangat berharap kepada mitra maritim diseluruh Kalbar untuk terus menjalin kerja sama dan bersinergi dengan TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal XII, kami siap mendukung dan membantu bapak/ibu/saudara sekalian apabila membutuhkan bantuan dibidang keamanan dan keselamatan di laut, serta bidang kerjasama lainnya", ucap Danlantamal XII Pontianak.


Dalam kesempatan tersebut salah satu perwakilan Mitra Maritim yang hadir menyampaikan hendaknya kegiatan ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sarana saling memberikan informasi unsur pengguna jasa maritim wilayah Kalbar.


Adapun Mitra Maritim yang hadir antara lain dari PT. Packing Plant Semen Gresik, PT. Wilmar, DT.Ditjen Perbendaharaan, DPC INSA PTK, PT. Lintas Bahari Nusantara, PT. Steadfast Marine, PT. Simba, PT. Dock. Bina Vista, PT.Pertamina, PT. Mulia Borneo Mandiri, Paguyuban TUKS/Tersus dan PT. Pelayaran Toni Logita dan PT QSS.


Sumber : Dispen Lantamal XII, Koarmada I

(Media Baru TVRI Kalbar)




Pembekalan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa


Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa menjadi kewajiban semua warga negara Indonesia. Termasuk para pelajar sebagai generasi milenial harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, rasa persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal dasar untuk membangun negara ini.


"Jika itu tidak bisa dijaga, maka bangsa ini akan terpecah belah dan berujung pada kehancuran dan kekacauan yang menyebabkan kerugian bagi kita semua," ujarnya saat menjadi narasumber pada kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan di Aula SMA Negeri 9 Pontianak Timur, Senin (28/3/2022).


Menurutnya, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan pemersatu bangsa Indonesia dengan keberagamannya. Salah satu cara untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda adalah dengan memberikan pengetahuan wawasan kebangsaan. Oleh sebab itu, siswa harus memiliki wawasan kebangsaan dengan memperhatikan hak dan kewajibannya di tengah masyarakat.


"Salah satunya dengan mentaati aturan yang ada karena kita hidup berbangsa dan bernegara," tutur Edi.


Pentingnya mentaati aturan agar kehidupan bangsa ini lebih teratur dan tertib. Mulai dari peraturan di sekolah, peraturan daerah (perda) hingga undang-undang. Sebagai contoh, kata dia, perda-perda yang berlaku di Kota Pontianak diantaranya perda larangan bermain layangan, perda larangan buang sampah sembarangan, perda larangan menebang pohon tanpa izin, perda ketertiban umum dan perda-perda lainnya.


"Peraturan-peraturan itu dibuat untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan lebih teratur," ungkapnya.


Edi menekankan kepada seluruh siswa peserta pembinaan dan pengawasan wawasan kebangsaan agar memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hak siswa diantaranya memperoleh fasilitas pendidikan, keamanan dan lainnya. Sedangkan kewajiban siswa diantaranya mematuhi aturan sekolah, berlaku sopan, menghormati guru dan sebagainya.


"Wawasan kebangsaan itu bagaimana siswa bisa menjalankan kewajiban sehingga menjadikan generasi penerus yang bertanggung jawab terutama terhadap orang tua," pungkasnya.


Sumber: Prokopim

(Media Baru TVRI Kalbar)





Bupati Sambas, Satono, menghadiri silaturahmi dan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sambas periode 2021-2026, Sabtu (26/3/2022). 


Bupati Sambas, Satono, mengucapkan selamat kepada DPC PPP Kabupaten Sambas 2021-2026 yang diketuai oleh Galih Usmawan dan Sekretarisnya, Jumadi Jar'ie. Selaku pembina partai politik di Sambas dia berpesan, agar DPC PPP bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.


"Pemerintah Kabupaten Sambas dibawah kepemimpinan Satono-Rofi, punya berbagai program unggulan. Untuk mewujudkannya, kami tidak bisa bekerja sendiri, perlu sinergi berbagai elemen masyarakat, salah satunya partai politik," katanya.


Bupati Satono menjelaskan, pemerintah itu ada tiga unsur, yakni eksekutif eksekutif dan yudikatif. Eksekutif terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, Yudikatif terdiri dari para anggota DPRD, dan Yudikatif terdiri dari instansi vertikal dan penegak hukum.


"Ketiga elemen ini harus bersatu padu, membangun sinergi yang baik. Untuk percepatan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan, yang lebih baik dan Berkemajuan," katanya.


Bupati Satono mengatakan, Kabupaten Sambas adalah wilayah dengan populasi penduduk terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak, tentu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.


"Saya sangat berharap, kehadiran PPP di Kabupaten Sambas bisa menjadi mitra pemerintah daerah, bisa memberikan sumbangsih ide dan gagasan yang cerdas dan cemerlang. Agar Sambas lebih maju, bisa berdaya saing, dan terunggul di Kalimantan Barat," pungkasnya.


Sumber : Humas Kab. Sambas

(Media Baru TVRI Kalbar)






Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Kerja MW KAHMI dan MW FORHATI Kalimantan Barat Periode 2022-2027 di Hotel Mercure Pontianak, Sabtu (26/3/2022).


Rapat tersebut dirangkai dengan Pelantikan Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) dan Majelis Wilayah Forum Alumni HMI-Wati (MW FORHATI) Kalimantan Barat Periode 2022-2027 oleh Presidium Majelis Nasional KAHMI, Dr. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung, dan Pelantikan Pengurus Majelis Wilayah FORHATI oleh Wasekjen Majelis Nasional FORNAS, Rizky Wahyuni.




"Seharusnya, KAHMI Kalbar memiliki obsesi untuk mendirikan SMP atau SMA yang  bagus dan bisa menjadi pilihan bagi masyarakat, sebagaimana Yayasan Mujahidin Pontianak yang memiliki lembaga pendidikan yang mampu bersaing. Tidak lama lagi Yayasan Mujahidin memiliki perguruan tinggi dan saya memiliki keinginan seluruh proses belajar-mengajarnya menggunakan IT (teknologi informasi). Jika SDM Kalbar tidak mumpuni, maka kita hanya akan menjadi penonton. Dua hal yang harus jadi konsentrasi KAHMI Kalbar yaitu bidang pendidikan dan ekonomi. Kalau keduanya bisa dikuasai, maka semua lini akan dikuasai," ungkap H. Sutarmidji.


Mengenai modal usaha, Gubernur menyampaikan saat ini KUR sebesar 3%, kemudian 30% Dana Desa juga bisa digunakan untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan bisa diisi oleh anak muda.


"Seharusnya, adik-adik HMI didorong untuk bisa mengendalikan BUMDes yang sangat potensial untuk dikembangkan. Saya melihat generasi muda mampu membaca peluang," pesan Gubernur.


Banyaknya anggota HMI yang terjun ke dunia politik dinilai Gubernur masih belum kelihatan capaian-capaian yang diraih. Oleh sebab itu, H. Sutarmidji berpesan agar HMI dan KAHMI harus ada di semua lini, sehingga keberadaan mereka tersebar di semua sektor.


Di tempat yang sama, Dr. Ahmad Dolly Kurnia Tanjung mengatakan pelantikan KAHMI merupakan salah satu indikator bahwa KAHMI berjalan sebagaimana mestinya dan merupakan organisasi yang sehat.


"Kalau organisasi tidak melakukan proses regenerasi dan penyegaran, bukan hanya kepengurusannya, tetapi juga hal apa saja yang akan dilakukan. Alhamdulillah, secara nasional organisasi kita, KAHMI, berjalan dengan baik, termasuk di Kalimantan Barat. Kondisi ini bisa disebut dengan organisasi yang tumbuh sehat," terang Presidium Majelis Nasional KAHMI


KAHMI juga memastikan sumber mata airnya masih tetap mengalir. 


“Hal yang harus dipahami adalah KAHMI ada karena HMI. Tidak mungkin ada KAHMI kalau tidak ada HMI. Jadi, saya mengibaratkan HMI merupakan sumber mata air KAHMI. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan KAHMI tetap ada, maka kita harus pastikan sumber mata airnya harus tetap ada dan tidak boleh kering," harapnya.


Turut hadir pada acara Pelantikan dan Rapat Kerja MW KAHMI dan MW FORHATI Kalimantan Barat Periode 2022-2027, yaitu Walikota Pontianak, Ir. H. Rusdi Edi Kamtono, M.M., M.T., Ketua Majelis Wilayah KAHMI Kalbar, Muhammad Isnaini, S.T., Tokoh Masyarakat, serta Anggota MW KAHMI dan MW FORHATI Kalbar.(irf/sma)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)


Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., menyampaikan ucapan terima kasih kepada delegasi Tim SFAB (Security Force Assistance Brigade) dari US Army, karena latihan bersama antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat (US Army) dinyatakan berhasil. Hal tersebut disampaikan saat acara Courtesy Call di Ruang Koridor Gedung A Makodam XII/Tpr, Jum'at (25/3/2022).


Dalam Courtesy Call tersebut, Pangdam XII/Tpr didampingi para pejabat utama Kodam XII/Tpr menerima atase pertahanan Amerika Serikat untuk Indonesia Mayor Vegas dan 5 personel US Army yang dipimpin oleh Captain Labarge. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Waaslat Kasad Bid. Kermamil, Danyonif R 641/Bru dan Danyonzipur 6/SD.


Mobile Training Team (MTT) Security Force Assistance Brigade (SFAB) telah dilaksanakan oleh personel US Army dengan Yonif R 641/Beruang dan Yonzipur 6/SD. Latihan antara personel Yonif R 641/Bru dan Yonzipur 6/SD dengan personel US Army telah dilaksanakan sejak tanggal 14 sampai dengan 24 Maret 2022 kemarin.


Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Sulaiman Agusto dalam sambutannya mengatakan, Mobile Training Team (MTT) Security Force Assistance Brigade (SFAB) gelombang 1 Antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Amerika Serikat merupakan wadah pertukaran informasi dan sarana interaksi prajurit untuk memahami perbedaan doktrin, taktik dan teknik bertempur antar kedua angkatan darat serta mengenal budaya kepemimpinan lapangan dan meningkatkan kemampuan bahasa sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua Negara.

 

Menurut Pangdam, bagi satuan Yonzipur 6/SD kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang materi kecabangan Zeni berupa Banpurzi, Kontruksi, Jihandak/Demining dan penggunaan Alberzi, serta bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan tugas baik secara diskusi maupun praktek lapangan.


"Sedangkan bagi satuan Yonif Raider 641/Bru adalah menambah pengetahuan dan keterampilan tentang aplikasi taktik US Army di medan operasi diantaranya Combat Drill, Urban Warfare, Night Battle Drill, Air Assault dan Tactical Combat Casualty Care," katanya.


Pangdam menyampaikan, kesempatan latihan bersama dengan militer US Army merupakan hal yang tidak didapatkan oleh semua satuan di jajaran AD. Oleh karena itu, dirinya berharap kepada satuan untuk  memanfaatkan hasil latihan yang didapatkan. Selanjutnya agar didata, dicatat dan diarsipkan dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat disebarluaskan dan ditransfer lebih lanjut kepada prajurit lainnya yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti latihan bersama ini.


Pangdam XII/Tpr mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Major Vegas dan Captain Labarge beserta anggota US Army atas kerjasama yang baik dalam kegiatan ini sehingga berhasil dengan tidak adanya kerugian personel maupun materiil.


"Terima kasih juga kepada Danbrigif 19/KH, Danyonif Raider 641/Bru dan Danyonzipur 6/SD beserta prajurit masing-masing yang telah melaksanakan latihan ini dengan penuh kesungguhan sehingga dinyatakan berhasil. Laksanakan konsolidasi dan inventarisir semua  alat dan perlengkapan maupun administrasi lainnya serta pedomani protokol kesehatan," ucapnya mengakhiri. 


Sumber : Pendam XII/Tpr

(Media Baru TVRI Kalbar)






Komandan Lantamal XII, Laksamana Pertama TNI Suharto, hadir dalam acara Dialog Interaktif pada program Derap TNI yang digelar oleh RRI Pontianak, Kamis (24/03/2022) sore.


Dialog Derap TNI disiarkan secara lansung setiap hari Kamis, secara bergiliran dari tiga unsur TNI AD/AL dan AU. Acara dialog dipandu moderator oleh Mustofa dan Dian, keduanya merupakan Reporter RRI Pro 1 Pontianak. Dialog interaktif dilaksanakan di Ruang Pro 1 RRI Pontianak, Jl. Sudirman No.7, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.


Selain Danlantamal XII, hadir juga Kepala Staf Kodim (kasdim) 1207/Pontianak Letkol Arm Moch. Rofiq, S.Pd., M.Si., mewakili Dandim 1207/ PTK, serta Aspers Danlantamal XII, Kolonel Laut (KH) Nur Legawa Handaka W, SP. Kepala Stasiun RRI Pontianak, Dra. Teguh Yuli Astuti, MM, Koordinator Pemberitaan, R. Agus Yogo Untoro, S.Sos, MM, Koordinator Lembaga Pengembangan Usaha, Murtafa, S.T. 


Dalam dialog tersebut Komandan Lantamal XII menjelaskan tentang tugas pokok Lantamal XII, yaitu menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi unsur TNI Angkatan Laut, pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara dibidang kemaritiman, serta menjelaskan tentang wilayah kerja Lantamal XII yang meliputi seluruh wilayah perairan Kalimantan Barat, dan sebagian wilayah laut Natuna sampai ke perbatasan Malaysia. Serta rencana validasi organisasi TNI AL kedepan dimana Lantamal berubah menjadi Kodamar. Hal ini tentunya dengan berbagai pertimbangan diperhadapkan dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks.


Sementara itu Kasdim 1207/PTK Letkol Arm Moch. Rofiq, S.Pd., M.Si., dalam Dialog tersebut menjelaskan upaya Kodim 1207/PTK dalam melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah kerja Kodim 1207/PTK serta upaya yang dilakukan guna membantu pemerintah daerah menghadapi Pandemi Covid-19 di wilayah kerjanya yaitu di Kota Pontianak dan di wilayah Kab. Kubu Raya, serta upaya pengerahan personel dalam melaksanakan kegiatan patroli penerapan protokol kesehatan.


Lanjut Kasdim 1207/PTK bahwa selain melaksankana tugas dimasa Pandemi Covid-19, Kodim Pontianak juga mengantisipasi dan menanggulagi adanya kebakaran hutan dan lahan yang ada diwilayah kerjanya.


Usai mengisi acara Dialog Interaktif, Danlantamal XII menyerahkan plakat kepada Kepala Stasiun RRI Pontianak, Dra. Teguh Yuli Astuti.


Sumber : Dispen Lantamal XII, Koarmada I

(Media Baru TVRI Kalbar)





Pengukuhan Pengurus  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang oleh Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M. Med, Ph berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Jl. Merdeka, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kamis (24/03/2022).


Kegiatan itu mengangkat tema "Bersatu Dalam Perbedaan, Harmoni Dalam Keberagaman". Bupati Sintang berharap FKUB bisa bersinergi dan bekerjasama dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Sintang. FKUB mampu menjaga riak-riak keberagaman yang berada di Kabupaten Sintang sehingga stabilitas dan kondusifitas wilayah dapat tercapai.


Kepala Staf Kodim 1205/Sintang, Mayor Inf Amri Marpaung, S. Ag yang hadir dalam kegiatan saat ditemui usai berlangsungnya acara mengatakan, keberagaman merupakan suatu kekuatan dan modal untuk membangun bangsa. Sehingga setiap elemen bangsa harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan.


"Keberagaman yang ada di Kabupaten Sintang selayaknya menjadi modal untuk membangun Sintang lebih maju kedepan, untuk itu mari kita bersama-sama menjaga Kabupaten Sintang untuk tetap kondusif," ujarnya.


Turut hadir dalam kegiatan Komandan Korem 121/Abw yang diwakili Kapten Inf Bambang, Kapolres Sintang, AKBP Tommy Ferdian, S.I.K, M. Sc, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensius Ronny, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sintang, Leonard Kanter, S.H., M.H, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang, Kusnidar S. Sos., M.M, para Pengurus FKUB serta Tokoh Agama dan Pimpinan Organisasi.


Sumber : Pendim 1205/Stg

(Media Baru TVRI Kalbar)





Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., mengikuti kegiatan pencanangan program TNI AD Manunggal Air oleh Kasad secara virtual dari Ruang Rapat Puskodalopsdam XII/Tpr. Kamis (24/3/2022).


Pencanangan program TNI AD Manunggal Air oleh Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Mabesad ini juga diikuti oleh para pejabat utama Mabesad serta seluruh Pangkotama jajaran TNI AD.


Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam sambutannya menyampaikan bahwa, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian masyarakat Indonesia kekurangan akses air bersih. 


Mengatasi hal tersebut, kata Kasad, TNI AD berupaya membantu mendukung kekurangan akses air tersebut dengan melaksanakan program unggulan "TNI AD Manunggal Air". 


"Tidak serta merta kebijakan ini dilakukan di seluruh tempat yang kekurangan air, tapi dilaksanakan di titik terpilih yang wilayahnya ada sumber air, namun belum dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Kasad.


Selanjutnya Kasad menyampaikan, dalam pelaksanaannya TNI AD akan bekerja sama dengan Pemda dan komponen masyarakat lainnya sehingga program ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.


"Dan kepada masyarakat, ini gratis tidak ada pungutan apapun, diharapkan nanti airnya tidak hanya dimanfaatkan untuk air minum tapi juga untuk pertanian. Program ini juga akan lebih berkembang ke pertanian pada daerah-daerah yang mengalami kesulitan air," pungkas Kasad.


Sumber : Pendam XII/Tpr

(Media Baru TVRI Kalbar)






Dalam  rangka pengawasan program Food Estate yang selama ini sudah dijalankan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., melaksanakan audiensi dengan Tim Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bertempat di Ruang Koridor Gedung A Makodam XII/Tpr. Selasa (22/3/2022).

Kedatangan Tim Itjenad dan Tim Itjen Kementan tersebut dalam rangka akan melaksanakan pemantauan program Food Estate di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020/2021 yang dilaksanakan oleh Kementan bekerja sama dengan TNI.


Ketua Tim dari Itjenad, Brigjen TNI Deddy Kusnadi bersama Inspektur II Itjen Kementan Tin Latifah, SP, M.Si., saat audiensi mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Sulaiman Agusto beserta Staf atas penyambutan dan sudah menerima kedatangannya bersama Tim Itjen Kementan di Makodam XII/Tpr.


Kemudian, Brigjen TNI Deddy Kusnadi yang juga menjabat Irum Itjenad menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan akan melaksanakan kegiatan entry meeting program Food Estate.


Sementara, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Itjenad dan Tim Itjen Kementan di Makodam XII/Tpr.


Mayjen TNI Sulaiman Agusto menyampaikan, sangat menyambut baik kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan mendukung sepenuhnya tugas-tugas yang dilakukan oleh tim pengawas dari Itjenad dan Itjen Kementan tersebut. 


Sumber : Pendam XII/Tpr

(Media Baru TVRI Kalbar)













Bupati Sambas Satono, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Yunisa Satono, Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Inf Dadang Armada, dan Forkopimcam meninjau kegiatan vaksinasi massal di Desa Sempalai Sebedang, Kecamatan Sebawi, Sabtu (19/3/2022).


Bupati Satono mengapresiasi Satgas Covid-19 Kecamatan Sebawi yang telah bekerja keras selama ini untuk mengajak dan mensosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat. Tidak sekedar itu, dia menekankan agar Satgas Covid-19 di Kecamatan Sebawi terus memperluas cakupan vaksin.


"Meninjau langsung kegiatan vaksinasi massal kepada masyarakat adalah kegiatan rutin dalam rangka monitoring. Saya melihat progres vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sebawi sudah sangat bagus, sekitar 18 ribu orang sudah divaksin. Ini patut diapresiasi," katanya.


Bupati Satono menjelaskan, di Kabupaten Sambas, untuk cakupan vaksin pertama sudah mencapai 85 persen. Sedangkan untuk cakupan vaksin kedua sudah 62 persen, dan saat ini pemerintah masih terus menggenjot cakupan vaksin booster yang belum sampai 10 persen.


"Mudah-mudahan kerjasama semua komponen mulai dari TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan masyarakat bisa memperbesar cakupan vaksinasi massal di Kabupaten Sambas. Semuanya harus bersatu padu mensukseskan ikhtiar vaksin sebagai upaya mengakhiri pandemi Covid-19. Kita tidak ingin masyarakat Kabupaten Sambas terpapar Covid-19," katanya.


Bupati Satono mengimbau masyarakat untuk mengikuti vaksinasi massal. Mentaati protokol kesehatan yang selalu disosialisasikan pemerintah selama pandemi Covid-19. Menurutnya, mengikuti program vaksinasi massal adalah bentuk ikhtiar pemerintah dan masyarakat agar bisa keluar dari situasi pandemi Covid-19.


"Saya mengimbau masyarakat untuk tetap taat protokol kesehatan. Untuk menjaga diri dan keluarga yang kita sayangi dari paparan virus Covid-19. Sebagai manusia hamba Tuhan, ikhtiar mencari jalan keluar dari cobaan yang diberikan adalah kewajiban. Vaksin adalah ikhtiar kita di masa pandemi Covid-19," pungkasnya.


Sumber : Humas Kab. Sambas

(Media Baru TVRI Kalbar)






Bupati Sambas, Satono, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar menghadiri rapat paripurna di DPRD Sambas dalam rangka menyampaikan penjelasan Bupati tentang dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang dibahas, Kamis (17/3/2022).


Dua buah Raperda tersebut, pertama Raperda usulan Pemerintah Daerah (Pemda) tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan kedua Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.


Bupati Sambas, Satono, dalam sambutannya mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan salah satu implementasi peran dan tugas eksekutif maupun legislatif dalam melaksanakan amanah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.


"Penjelasan yang saya sampaikan hari ini tentang dua buah Raperda yang sedang dibahas, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD, untuk melakukan langkah selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.


Bupati Satono mengatakan, Raperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung merupakan Raperda strategis yang harus segera disahkan menjadi produk hukum daerah sebagai tindaklanjut dari perubahan regulasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).


Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sambas, Anwari mengatakan trend meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas belakangan ini menjadi perhatian DPRD. Untuk itulah diperlukan perangkat hukum sebagai pelindung perempuan dan anak.


"DPRD Sambas mengusulkan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, sebagai perangkat hukum yang memadai. Diharapkan Perda tersebut nantinya bisa menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sambas," katanya.


Sumber : Humas Kab. Sambas

(Media Baru TVRI Kalbar)





Komandan Lantamal XII, Laksamana Pertama TNI Suharto, yang diwakili oleh Kadispotmar Lantamal XII, Letkol Laut (KH) Harazi,S.Ag, M.M.mengikuti Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Penataan Ruang Wilayah Pertahanan Nasional Bagi Kepentingan Wilayah Pertahanan Darat, Laut dan Udara” di Balai Petitih Kantor Gubernur Prov. Kalbar Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Prov. Kalbar, Kamis (17/03/2022).


Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Strahan Kemhan RI antara lain Dirjakstrahan Kemhan RI Brigjend TNI Oktaheroe Ramsi, S.I.P., M.Sc., Kasubdit Sunjaklakhan Kemhan RI Kolonel Inf Benny Wahyudi H, S.Sos., M.I.P., Kabagum Strahan Kemhan RI Kolonel Kav Bambang Sugiharto, Letkol Caj Asep Taryadin, dan Bpk. Sutrisno, S.Sos., serta Ibu Fitria Febriyani, S.Ak., M.Han.

Sedangkan unsur TNI dari Kalbar antara lain dari Kodam XII Tanjungpura, yaitu Pabadya Komsos Sterdam XII/Tpr Mayor Inf Ibrahim, Pabanda Wanwil Sterdam XII/Tpr Kapten Chb Nur Hadi. Lantamal XII Pontianak hadir Paban Komsos Lantamal XII Letkol Marinir Ismail Rambe., Kadispotmar Lantamal XII Letkol Laut (KH) Harazi,S.Ag, M.M., Palaksa KRI Sembilang Kapten (P) Asky, dan Pandyapamlitpers Sintel Lantamal XII Kapten Laut (E) Ridwan, sedangkan dari Lanud Supadio yaitu Kadisops Lanud Supadio Kolonel Pnb Agung Indrajaya, M.Sc., Kaintel Lanud Supadio Letkol Sus Arif Budi Setianto, S.H.dan Kabinpotdirga Lanud Supadio Letkol Kes I Gede Ery Armika.


Acara didahului dengan pembukaan kemudian mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Dirjakstrahan Kemhan RI Brigjend TNI Oktaheroe Ramsi, S.I.P., M.Sc., mewujudkan FGD yang mengangkat tema “Penataan Ruang wilayah Pertahanan Nasional bagi kepentingan wilayah Pertahanan Darat, Laut dan Udara”. 


Selanjutnya dalam sambutannya, Sekda Prov. Kalbar Bpk. dr. Harrison A, M.Kes, membahas tentang masalah kebangsaan serta ancaman militer dan non militer kondisi keamanan dalam negeri yang masih berat untuk diselesaikan seperti konflik komunal, terorisme, radikalisme dan menguatnya gerakan separatisme dibeberapa daerah.


"Permasalahan tersebut merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara kita, tingginya angka kriminalitas baik nasional maupun transnasional seperti human trafficking, narkoba, pembajakan di laut, ilegal logging , ilegal fishing dan korupsi", katanya.


Kemudian paparan Kasubdit Sunjaklakhan Kemhan RI Kolonel Inf Benny Wahyudi H, S.Sos., M.I.P., dengan materi Penataan Ruang Wilayah Pertahanan Nasional Bagi Kepentingan Wilayah Pertahanan Darat, Laut dan Udara, dan paparan Kepala Perencanaan Madya Bappeda Prov. Kalbar Bpk. Novery N, S.P., dengan materi Penataan Ruang Wilayah Prov. Kalbar. 

Hal ini juga sejalan dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono S.E,. M.M untuk menjalin solidaritas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan.

Usai paparan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab, serta mendengarkan Lagu Bagimu Negeri.


Sumber : Dispen Lantamal XII, Koarmada I

(Media Baru TVRI Kalbar)







Wakil Walikota Pontianak Bahasan menyebut pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja pegawai di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dilakukan melalui tiga unsur atau lebih dikenal dengan Three Line of Defence. Ketiganya adalah, manajemen, unit kepatuhan internal (UKI) dan inspektorat. Hal itu dikatakannya juga sebagai upaya menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 


“Manajemen sebagai lini utama, UKI di lini pertahanan kedua, kemudian Inspektorat sebagai lini pertahanan ketiga,” sebutnya usai memberikan sambutan Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi bagi asesor di lingkungan Pemkot Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota, Rabu (16/3/2022).


Bahasan memaparkan, disetiap lini memiliki instrumen masing-masing. Diantaranya Whistle Blowing System (WBS), Manajemen Risiko, Nilai Dasar, Kode Etik, Uraian Jabatan, Standar Operating Procedures (SOP), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan lainnya. 


“Di antara alat pengendalian di lini manajemen, yaitu Tone of the Top. Artinya, keteladanan dari pimpinan, untuk menghindari perbuatan yang melanggar aturan,” papar dia.



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga yang menilai maturitas dari terselenggaranya SPIP di lingkungan pemerintah daerah, menganggap, diperlukannya peningkatan maturitas dalam penerapan SPIP di lingkungan Pemkot Pontianak. Bahasan berharap peserta bimtek untuk menyimak dengan seksama penyampaian dari pihak BPKP. Dia mengajak kepada jajarannya untuk mendorong SPIP, tidak hanya sebagai kewajiban, tapi juga sebagai kebutuhan organisasi.


“Saya harap peserta bimtek menyimak dengan seksama sampai selesai dan bisa memahami serta mengaplikasikan ilmu dari bimtek ini karena merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,” katanya.


Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Ayi Riyanto selaku pemateri menjelaskan, materi Bimtek ini mengacu terbitnya peraturan Kepala BPKP Pusat, Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Ayi menuturkan, peraturan ini tidak mengganti peraturan sebelumnya, tapi upaya melakukan penilaian yang terintegritas.


“Apakah kita telah mencapai hasilnya, karena kita melakukan pelayanan publik. Harus ada hasil yang dicapai,” terangnya.


Dia menyampaikan, pencapaian suatu pelayanan publik harus lebih di atas rata-rata. Karena, lanjutnya, masyarakat sudah bisa menilai dan ekspektasinya tinggi.


“Selama ini kita terbiasa untuk menetapkan tujuan dan sasaran. Keduanya bisa tercapai jika tata kelola pemerintahan bagus,” tuturnya.


Ia menggambarkan, selalu ada risiko terhadap setiap aktivitas. Lewat manajemen risiko, harus memiliki mitigasi dengan membangun internal control.


“Sekitar 12 tahun lalu, bapak ibu sudah belajar SPIP. Tapi kita belum bicara tentang hasil. Nah sekarang, dengan adanya Bimtek ini, kita harus tingkatkan capaiannya,” pungkasnya. 


Sumber : Gem/Kominfo

(Media Baru TVRI Kalbar)




Copyright © 2013 TVRI Kalimantan Barat .