Sinergi dan Kolaborasi Diperkuat, Pj Bupati Kayong Utara Hadiri Rapat Koordinasi Gubernur

Dalam rakor tersebut, Pj Gubenur Harisson menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan kebijakan nasional.

"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki 46 tugas dan kewenangan yang bersifat atributif, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota," kata Harisson.

Harisson menekankan kepada Bupati dan Wali Kota agar serius mengikuti beberapa arahan Pemerintah Pusat, khususnya terkait pengendalian inflasi. Hal ini perlu dilakukan dengan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, menjaga kelancaran distribusi, dan melakukan operasi pasar.

Menurut Harrison, pemerintah daerah dengan kewenangan yang ada harus tetap mengikuti arahan pemerintah pusat, mengingat pengendalian inflasi ini berkaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat.

Menanggapi arahan tersebut, Pj Bupati Romi Wijaya menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Sesuai arahan Pj Gubernur, kita ditekankan untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan kebijakan nasional," ujar Pj Bupati Romi.

Pj Bupati Romi juga menyampaikan bahwa Pj Gubernur menekankan kepada Bupati dan Walikota agar benar-benar mengikuti arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi.

"Caranya dengan memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, menjaga kelancaran distribusi, dan melakukan operasi pasar," jelas Pj Bupati Romi.

"Saya berharap, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat melaksanakan dan melakukan sinergisitas, yang diimplementasikan dalam program kegiatan di unit kerja masing-masing," tegas Pj Bupati Romi.

Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit dan strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Kalimantan Barat, demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di wilayah tersebut.