Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke-114, Wakil WaliKota Pontianak Bahasan mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja keras mengejar ketertinggalan akibat pandemi Covid-19 yang melanda selama dua tahun terakhir.


"Terus gelorakan semangat juang  dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih memuaskan dan menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Pemerintah Kota Pontianak," ujarnya usai upacara peringatan Harkitnas ke-114 di lingkungan Pemkot Pontianak, Jumat (20/5/2022).


Menurutnya, peringatan Harkitnas ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremonial, akan tetapi juga dimaknai untuk menggelorakan semangat gotong royong sejalan dengan tema peringatan tahun ini 'Ayo Bangkit Bersama'.


"Mari kita bangkit bersama, gelorakan semangat bergotong royong dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucap Bahasan.


Peringatan Harkitnas tidak terlepas dari berdirinya Boedi Oetomo sebagai organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Boedi Oetomo telah meletakkan tiga cita-cita bagi kebangkitan nasional yakni kemerdekaan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. 


"Semangat Boedi Oetomo masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini," imbuhnya.


Sumber : Prokopim

(Media Baru TVRI Kalbar)





Komandan Lantamal XII Laksamana Pertama TNI Suharto.,S.H.,M.Si.(Han).,CIQnR.,CIQaR menyambut langsung kedatangan Danseskoal Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati.,S.E.,M.Tr(Han) yang melaksanakan kunjungan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat di VIP Pemda Bandara Supadio, Kel. Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Kunjungan tersebut dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan Ke-60 TA. 2022, Kamis (19/5/2022).


Rombongan Danseskoal disambut dengan musik dan tarian khas adat Dayak dan dilanjutkan dengan pengalungan Syal.

Kemudian Danseskoal melaksanakan kunjungan ke Kodam XII/Tpr dan disambut oleh Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Djauhari.,S.E.,M.M didampingi oleh Aspers Kasdam XII/Tpr, Kolonel Inf Riksani Gumay.,S.I.P.,M.A.P mewakili Pangdam XII/Tpr di Ruang Koridor Gedung A Makodam XII/Tpr.


Kasdam XII/Tpr juga mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Kodam XII/Tpr untuk pelaksanaan program KKDN Pasis Dikreg Seskoal.

Dan sebaliknya Danseskoal, Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati.,S.E.,M.Tr(Han) menyampaikan hal yang sama atas penyambutan dirinya dan rombongan.

Danseskoal mengucapkan terima kasih kepada Kodam XII/Tpr yang telah memberikan dukungan dalam program KKDN Pasis Dikreg Seskoal kemarin.


Selanjutnya Danseskoal melaksanakan kunjungan di Pemprov. Kalimantan Barat dan bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik KKDN dari Pasis Seskoal di Kalbar.


Dalam konferensi persnya usai melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Kalbar, Danseskoal menyampaikan, Kalimantan Barat dipilih menjadi lokasi KKDN Forum Strategi II dikarenakan Ibu kota Negara Indonesia akan berpindah ke Kalimantan. Oleh sebab itu pihaknya dari TNI AL saat ini sedang membuat konsep pertahanan laut dari sisi Barat.


“Kami melihat dan membuat konsep pertahanan laut dari sisi barat, oleh karena itu kami mohon dukungan kepada Gubernur untuk bisa mewujudkan pertahanan di wilayah barat itu. Apa dan bagaimana, jadi nanti kami juga akan melaporkan kepada Gubernur kaitannya dengan hasil penelitian dan analisis para Pasis untuk Kalimantan Barat bagaimana sebaiknya,” tutur Danseskoal.


Selain di Kalbar, peserta didik dari Seskoal juga melaksanakan KKDN di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.


"Nantikan hasilnya akan juga disampaikan ke kita, sehingga mungkin nanti ada hal - hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka menyongsong perpindahan Ibu kota negara Indonesia," tutur Gubernur Kalbar. 


Danseskoal menjelaskan, pasis ini terdiri dari tiga titik di Kalimantan, yaitu di Pontianak dari wilayah Barat, Balikpapan dari sisi Alki dan Tarakan dari sisi Utara, khususnya yang sama dengan Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia.


“Untuk Lantamal XII Pontianak sendiri memang harapannya konsepnya berubah menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar) yang dikomandoi bintang dua, karena disitu ada lagi aspek pertahanan pantai, dan kita berfikir dari aspek laut bagaimana mempertahankan Kalimantan Barat dari kemungkinan ancaman dari laut wilayah Barat Kalimantan,” tutup Danseskoal.


Sumber : Dispen Lantamal XII Koarmada I

(Media Baru TVRI Kalbar)



Sebanyak enam ribu pelaku usaha mikro di Kabupaten Mempawah dan Landak mendapat bantuan minyak goreng dalam bentuk dana tunai dari pemerintah. Dana segar dalam program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung TNI (BTPKLW-TNI) itu disalurkan Kodim 1201/Mph melalui 12 Koramil jajaran di dua Kabupaten tersebut.


Dandim 1201/Mph, Letkol Inf. Dwi Agung Prihanto mengungkapkan, bantuan yang menjadi stimulus perekonomian warga tersebut diperuntukkan bagi pedagang kaki lima dan pemilik usaha kecil yang belum pernah mendapatkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). 


"Bantuannya untuk enam ribu penerima, tiga ribu pelaku usaha mikro di Kabupaten Mempawah dan tiga ribu lagi di Kabupaten Landak," terang Letkol Inf. Dwi Agung Prihanto, Kamis (19/05/2022).


Ia menyebut, masing-masing pelaku usaha mendapat bantuan minyak goreng yang diuangkan senilai Rp.300 ribu rupiah. Dana tersebut diharapkan dapat memulihkan perekonomian pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.


Dijelaskan, penerima bantuan adalah para pelaku usaha kecil yang sebelumnya telah didata oleh personil Koramil. Pendataan ini juga diverifikasi langsung oleh jajaran TNI agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.


"Mudah-mudahan dapat membantu ekonomi saudara-saudara kita, para pedagang kaki lima dan pemilik warung," tutup Dandim.


Sumber : Pendim 1201/Mph

(Media Baru TVRI Kalbar)


Bhabinkamtibmas Polsek Sungai Raya Aiptu Sopoyono melaksanakan sambang ke Balai Karantina Hewan Kelas I Pontianak yang beralamatkan di Gg, Kelapa Dua Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya Kab Kubu Raya, Kamis (19/5/2022). 


Selaku Bhabinkamtibmas Desa Madu Sari Aiptu Sopoyono melakukan sambang ke Balai Karantina Hewan kelas I Pontianak untuk berkordinasi tentang perkembangan 47 hewan ternak (sapi) yang sedang diawasi dari penyakit (PMK) atau foot and mouth desease (FMD). Kedatanggannya langsung diterima oleh drh. Devi Kusuma Ningrum, M.H., selaku penanggung jawab di Balai Karantina Hewan Kelas I Pontianak.


Aiptu Sopoyono mengatakan, perkebangan 47 hewan ternak (sapi) yang diawasi oleh Balai Karantina Hewan Kelas I Pontianak yang awalanya suspec PMK mulai menunjukan kesembuhan.


Perkembangan tersebut karena pihak Karantina Hewan Kelas I Pontianak sejak awal melakukan terapi suppotif kepada 47 ekor sapi yang diawasi tersebut.


"Terapi suppotif yang kami lakukan dengan cara memberikan antibiotik, anti radang, anti alergi, multivitamin dan melakukan penyemprotan disinfektan setiap harinya disemua area kandang di Balai Karantina Hewan Kelas I Pontianak", kata drh. Devi Kusuma Ningrum, M.H.


"Hasil dari treadmill yang kami lakukan membuahkan hasil yang sangat baik dalam mencegah PMK, sekarang kondisi dari 47 hewan ternak mengalami kesembuhan yang ditandakan air liur yang berlebihan pada hewan sapi sudah tidak lagi, demam pada hewan ternak sudah membaik dan nafsu makan ke 47 hewan ternak normal. Dalam hal pencegahan PKM kami akan lakukan yang terbaik, jadi untuk masyarakat kususnya penggiat peternakan jangan panik", pungkasnya. 


Sumber : Dodik_Humas Polres Kubu Raya
(Media Baru TVRI Kalbar)





Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia, Raden Sigit Witjaksono, beserta jajaran, beraudiensi bersama Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignatius IK, S.H., M.Si., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Manto, M. Si., dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Alexander Rombonang, MMA, di Ruang Kerja Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/5/2022).


Kunjungan ini dalam rangka melaporkan pembukaan perbatasan Indonesia-Malaysia sejak tanggal 1 April 2022 di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau. Sementara itu, di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, kendaraan pribadi sudah mulai diizinkan keluar masuk sejak tanggal 15 April 2022. 

Konjen RI di Kuching berharap lintas barang yang hingga saat ini belum diaktifkan, bisa segera dibuka. Hal ini dinilai sangat potensial bagi kedua negara. 


"Harapan dari Sarawak yakni kita bisa segera mengaktivasi dan normalisasi kerjasama perdagangan," pinta Sigit Witjaksono.


Terdapat dua pintu perbatasan yang harus diperbaiki dan dilengkapi dengan CIQS, serta perlu ada pembenahan di PLBN Aruk. 


"Semua pihak harus bersatu padu untuk melengkapi PLBN yang saat ini masih belum terbuka. Gubernur Kalbar juga menyampaikan potensi ekonomi Kalbar dan kerjasama perdagangan yang cukup besar," jelasnya.


Ditandatanganinya MoU ketenagakerjaan yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, pada tanggal 1 April 2022,  menjadi payung One Canal System, mulai dari perekrutan hingga penempatan di Sarawak, Malaysia. Oleh sebab itu, Konsulat Jenderal RI di Kuching akan mengawal lalu lintas manusia agar lebih aman dan lancar. 


Sigit mengatakan pembukaan PLBN secara bertahap dimulai dari PLBN Entikong sejak 15 April 2022 yang mengizinkan lalu lintas manusia dan kendaraan pribadi. Hal yang sama juga diterapkan di PLBN Aruk. 

"Tapi, yang kita harapkan kedepan adalah lalu lintas kendaraan umum dan barang. Mudah-mudahan semua stakeholder bisa menyiapkan semuanya. Kemudian, dalam waktu dekat, akan ada pengiriman pertama berupa gula aren. Kalau pengiriman ini berhasil, maka bisa mengawali lalu lintas barang di perbatasan," tutup Konjen RI di Kuching, Sarawak.(rfa)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar
(Media Baru TVRI Kalbar)



Inovasi Membangun Tim Besar Pemprov Kalbar Berkreasi di Media Sosial 


Media sosial telah menjadi bagian penting masyarakat dalam mencari informasi tercepat lewat telepon pintar. Pemerintah telah menyadari bahwa aplikasi media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai penyampai informasi pelayanan dan kebijakan publik kepada masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan media sosial, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berinovasi dengan membangun tim besar untuk berkolaborasi bersama perangkat daerah dalam mempublikasikan program kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


Hal inilah yang menjadi landasan diselenggarakannya kegiatan Sosialisasi Meningkatkan Pengelolaan Media Sosial pada Perangkat Daerah dengan tema "Lebih Dekat dengan Masyarakat Melalui Media Sosial", bertempat di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (18/5/2022). 


Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar dan diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai admin media sosial di 44 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.


Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Sefpri Kurniadi, dalam laporannya mengatakan admin media sosial perangkat daerah dapat diibaratkan sebagai "the man behind the gun" yang berarti siapa orang yang berada di balik senjata (media sosial). Dia menjelaskan, peran seorang admin sangat strategis untuk menjadi memutuskan konten seperti apa yang tepat dan menarik untuk dipublikasikan pada media sosial perangkat daerah.


"Dari kegiatan ini diharapkan setiap ASN yang menjadi admin media sosial dapat memahami bagaimana pengelolaan media sosial yang baik dan benar, serta penyampaian informasi tentang kegiatan maupun kebijakan perangkat daerah dapat sampai dan diterima masyarakat, namun tentu harus sesuai kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," papar dia.


Sefpri menambahkan, konten media sosial berisi informasi kegiatan atau kebijakan yang dipublikasi secara konsisten itulah yang membuat masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Untuk itu, ujar dia, perlunya publikasi dengan baik karena masyarakat mencari konten-konten yang bermanfaat. Bila banyak yang tertarik, warganet tidak segan-segan untuk menekan tombol like (suka), subscribe, dan memberi komentar yang positif, demikian juga sebaliknya. 


“Bagi kami di Biro Adpim Setda Provinsi Kalbar, Kolaborasi, Publikasi, Aneka Media (KOPIPEDIA) khususnya media sosial sangat penting. Kami berkewajiban untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan maupun kebijakan pimpinan. Namun, kami tidak bisa bekerja sendiri, kami memerlukan bantuan para admin perangkat daerah yang ada di Pemprov Kalbar untuk membantu mempublikasikan informasi, program kerja, kegiatan serta capaian perangkat daerah agar lebih luas publikasi ke masyarakat,” tutup Sefpri. 


Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalbar, Drs. Alfian, M.M. mengungkapkan, kegiatan yang bertujuan mengelola media sosial kepala daerah atau lingkup perangkat daerah yang ada di Pemprov Kalbar ini patut diapresiasi. Dia mengatakan, hal ini sejalan dengan pesan Gubernur yang senantiasa mengajak para ASN untuk selalu berinovasi dan berkreasi terhadap proses kerja.


"Kita tidak ingin bekerja secara biasa-biasa saja, tetapi banyak hal luar biasa yang sebenarnya bisa kita lakukan karena kita adalah sebuah tim besar dalam Pemprov Kalbar. Lingkup perangkat daerah merupakan bagian penting untuk menyuplai ataupun memberi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah daerah provinsi di bawah pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga apapun yang dilakukan perangkat daerah merupakan bagian dari tugas pemerintah provinsi secara keseluruhan,” jelas Alfian.


Dia menjelaskan, seorang admin media sosial memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan berbagai informasi yang harus dikelola melalui satu pintu atau satu sumber informasi yang memenuhi kaidah-kaidah informasi dan ketentuan perundang-undangan yang benar. Diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini, setiap admin media sosial perangkat daerah bersepakat dan memiliki komitmen yang sama tentang bagaimana mengelola media sosial yang baik.


"Sehingga pengelolaan media sosial yang ada memiliki aspek-aspek penting. Pertama, kredibel. Kedua, cara mengelola dengan integritas yang tinggi, kita jaga kejujuran dan etika-etika kita dalam mengelola media sosial dan dengan pertemuan ini juga dapat kita kembangkan dan tingkatkan profesionalitas pengelolaan medsos kita dalam menanggapi reponsif atau tanggapan dari netizen (warganet) atau follower (pengikut) kita secara cepat dan tepat. Jangan sampai adanya informasi-informasi yang keliru dan tidak jelas,” tutur dia.


Dengan adanya PPID Pembantu yang ada di setiap OPD, dan PPID Utama yang ada pada Dinas Kominfo, serta Biro Adpim Setda Provinsi Kalbar, diharapkan bisa menghasilkan kolaborasi yang kuat, sehingga sosialisasi ini benar-benar efektif dan membawa arti bagi Pemprov Kalbar. Menurutnya, kehadiran para admin medsos perangkat daerah menjadi penyumbang keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


Usai membuka acara sosialisasi, Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalbar dan Kepala Biro Adpim menyaksikan Penandatanganan Komitmen Admin Perangkat Daerah dari perwakilan beberapa perangkat daerah yang hadir. Menurut salah satu peserta, Ivan Fitriadi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, dirinya bersyukur bisa berpartisipasi sebagai peserta pada kegiatan sosialisasi ini. 


"Saya berharap kegiatan serupa bisa dilanjutkan karena dapat mendekatkan hubungan antara Pemprov Kalbar secara umum dengan seluruh perangkat daerah," pungkasnya.(SMA)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)


Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten III Sekda Prov Kalbar), Drs. Alfian, M.M., membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenaganukliran Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melalui Instalasi dan Bahan Nuklir di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (19/5/2022).


Turut hadir pada acara tersebut, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir (BAPETEN), Drs. Dahlia Cakrawati Sinaga, M.T, beberapa Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Melawi, Bengkayang, Ketapang dan Kota Pontianak, Pelaku Usaha, dan Akademisi.


Dalam sambutannya, Asisten III Sekda Prov Kalbar menerangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendukung penuh pengembangan kebijakan ketenaganukliran di Indonesia. Kalimantan Barat memiliki potensi yang sangat tinggi dalam bidang ketenaganukliran, mulai dari cadangan bahan galian nuklir uranium di Desa Kalan, Kabupaten Melawi, hingga pemanfaatan tenaga nuklir berupa PLTN.  


"Sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada stakeholder dan masyarakat seperti ini sangat perlu dilaksanakan dengan lebih intens agar masyarakat paham bahwa pemanfaatan tenaga nuklir dapat dijamin keselamatannya karena ada pengawasan yang ketat dari BAPETEN," ungkap H. Alfian Salam.


Seluruh hal yang dilakukan dalam pembinaan peraturan perundangan ketanaganukliran bidang instalasi dan bahan nuklir ini perlu disampaikan, yakni perlunya peran pemerintah daerah dalam penerapan tenaga nuklir guna membangun daerah. 


Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus bisa berkontribusi aktif memberikan partisipasi positif dalam memberikan dukungan.


"Insya Allah, pemerintah daerah akan menyambut baik apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan memberikan dukungan penuh terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pusat karena Kalimantan Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelas Asisten III Sekda Prov Kalbar.


Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN menjelaskan terbitnya UU Cipta Kerja memberikan semangat baru bagi para pelaku usaha, khususnya dalam kemudahan berusaha.

Klasifikasi usaha dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu klasifikasi usaha ke dalam resiko rendah, menengah, dan tinggi. Usaha ketenaganukliran dalam PP No. Tahun 2021 dengan memperhatikan potensi resiko yang dimilikinya terhadap masyarakat dan lingkungan, diklasifikasi sebagai usaha dengan resiko tinggi. 


“Kalimantan Barat menjadi tujuan pembinaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran, karena Kalimantan Barat memiliki potensi mineral radioaktif dan adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Untuk itu, pemerintah melalui BAPETEN mendorong potensi ketenaganukliran harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatannya, ungkap Drs.Dahlia Cakrawati Sinaga , M.T mengakhiri sambutanya.(irf)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar 

(Media Baru TVRI Kalbar)





Bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pengambilan Sumpah atau Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Kamis (19/5/2022).


Kegiatan ini turut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


Seluruh pejabat yang dilantik hari ini diminta untuk tetap bekerja dengan baik dan profesional dimanapun ditugaskan.


"Segera evaluasi serta lakukan koordinasi dengan pejabat sebelumnya untuk kelancaran dan perbaikan tata kelola pemerintahan, tetap bekerja secara profesional," pesan H. Sutarmidji.


Kemudian, seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat berbenah, bekerja dengan cepat dengan menggunakan data yang valid.


"Contohnya, status desa mandiri yang tahun ini mencapai 585 desa mandiri jika sudah ditetapkan Menteri (Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI). Ini karena kita bekerja melihat parameternya dan yang menilai bukan kita, tetapi dari pihak Kementerian. Saya harap hal seperti ini menjadi acuan dalam bekerja," harap Gubernur Kalbar.


Lima orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yaitu :


Drs. Sugeng Hariyadi, M.M., sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat:


Drs. Raminuddin, M.Si., sebagai Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat;


Rita Hastarita, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;


Yuline Marhaeni, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;


Dra. Natalia Karyawati, M.E., sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.(wnd)


Sumber: Adpim Prov. Kalbar 

(Media Baru TVRI Kalbar)





Keberadaan Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan luka dan kaki diabetik. Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendukung dan mengapresiasi kehadiran Klinik Kitamura dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Pontianak.


"Tentunya Klinik Kitamura ini banyak membantu masyarakat terutama dalam mengobati luka berat karena ada penyakit kencing manis atau diabetes," ujarnya usai menghadiri Tasyakuran dan Milad ke-17 Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak, Kamis (19/5/2022).


Menurutnya, pengobatan luka yang disertai penyakit diabetes memang perlu penanganan khusus dan tidak bisa sembarangan. Oleh sebab itu Klinik Kitamura ditangani oleh pakar luka, tim dokter dan perawat bersertifikasi serta berpengalaman dalam mengobati luka terutama luka yang disertai penyakit diabetes.


"Dengan pengalaman yang sudah cukup lama ini, saya yakin Klinik Kitamura banyak dibutuhkan oleh masyarakat terutama untuk mengobati luka dengan disertai penyakit diabetes," ungkapnya.


Kepala Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak, Aji Kurniawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Pontianak atas dukungannya terhadap klinik yang dipimpinnya. 


"Terima kasih atas dukungan Bapak Wali Kota pada Klinik Kitamura, semoga kehadiran klinik ini terus membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat," tuturnya.


Ia bercerita, awal berdirinya Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura sejak 2005 hingga sekarang. Diusia ke-17 tahun ini, Klinik Kitamura terus berbenah dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih berfokus pada pelayanan perawatan luka, stoma dan inkontinensia.


"Memberikan pelayanan unggul dan anggun menjadi motto pelayanan kami saat ini," ucapnya.


Selain pengobatan luka, pihaknya juga melayani pengobatan umum dan khitan, baik secara konvensional maupun modern.


"Harapan kita terus menjadi bagian dari pelayanan kesehatan memberikan dampak luas kepada masyarakat," pungkasnya.


Sumber : Prokopim

(Media Baru TVRI Kalbar)





Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggelar vaksinasi Covid-19 serentak selama empat hari.

Vaksinasi serentak ini berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 19 Mei sampai 22 Mei 2022. Yang akan digelar disepuluh titik di Kota Pontianak.


Kabiddokkes Polda Kalbar Kombes Pol Waloejo Noegroho mengatakan, hari ini sampai tiga hari kedepan akan dilaksanakan vaksinasi serentak disepuluh titik.


"Hari ini ada tiga titik, Biddokkes Polda Kalbar, Yayasan Bhakti Suci, dan SMK N 3 Pontianak," ungkapnya.


Tanggal 20 Mei 2022 ada lima titik, Biddokkes Polda Kalbar, Yayasan Bhakti Suci, SD Stella Marris, Hotel Ibis, dan Masjid Raya Mujahidin.


"Untuk tanggal 21 dan 22 Mei 2022 digelar di Kantor Gubernur," jelasnya.


Selama empat hari ini Polda Kalbar menargetkan jumlah vaksinasi sebanyak 1.210 dosis.


"Kami mengajak seluruh masyarakat khususnya Kota Pontianak, untuk segera melakukan vaksinasi di gerai-gerai yang sudah disiapkan dari Polri maupun Instansi lainnya," tutupnya.


Penulis : Bripda Juni, Humas Polda Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)




Kedatangan Tim Flying Specialist sebanyak 12 orang dari Dinas Kesehatan TNI AU (Diskesau) di Lanud Harry Hadisoemantri (Had) yang dipimpin Kasubdisyankes Diskesau Kolonel Kes, dr. Paulus Supriono, Sp.Rad., M.M, disambut langsung oleh Danlanud Had Letkol Pnb FIRMANDES PASARIBU, S.T,.M.HAN, Kamis (19/5/2022).


Kedatangan tim Flying Specialist ini dalam rangka menyampaikan ceramah kesehatan sekaligus memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh personel dan juga keluarga besar Lanud Had.


Mengawali kegiatan ceramah, dalam sambutannya Danlanud Had menyampaikan ucapan selamat datang, juga terimakasih kepada Tim Flying Specialist di Lanud Had sebagai salah satu wujud kepedulian pimpinan TNI AU, tentang kesehatan anggota di lanud terdepan yang tidak memiliki rumah sakit (Rumkit) dan dokter spesialis serta terbatasnya fasilitas kesehatan yang dimiliki satuan samping.


Danlanud mengharapkan kedatangan Tim Flying Specialist ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh personel dan keluarga besar Lanud Had untuk memeriksakan kesehatannya.


Sementara itu pimpinan Tim Flying Specialist Kolonel Kes, dr. Paulus Supriono, Sp.Rad., M.M, menyampaikan kedatangan tim ke Lanud Had ini dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan bagi personel, juga keluarga besar Lanud Had, karena selain pencerahan melalui ceramah kesehatan yang disampaikan oleh dokter spesialis, seluruh keluarga besar lanud dapat memanfatkan kesempatan yang berharga ini, dengan berkonsultasi langsung kepada dokter specialist kesehatan seperti ; dokter mata, dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter saraf, dan dokter bedah untuk memberikan solusi terbaik untuk kesehatan kita bersama.


Sumber : Pen Lanud Had

(Media Baru TVRI Kalbar)






Komandan Koramil 03/Mempawah Hulu Peltu Apriadi mengemukakan, sebanyak 700 orang penerima Bantuan Tunai Pangan TNI TA 2022 (BT-Pangan TNI) antri di halaman Makoramil Jl. Raden Kusno, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Mempawah, Kamis (19/5/2022). 


Danramil 03/Mempawah Hulu Peltu Apriadi mengatakan, bantuan BTPKLWBT- TNI uang tunai sebesar Rp 300.000 perorang melalui Kodim 1201/Mph dan didistribusikan ke Koramil untuk disalurkan kepada pedagang kaki lima dan warung. 


"Penyerahan bantuan uang tunai ini diberikan langsung kepada penerima sesuai data dari Koramil yang sudah diinput oleh staf teritorial," ucap Danramil. 


Ia juga mengatakan, pedagang yang menerima bantuan pangan seluruhnya ada 700 orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Mempawah Hulu. 


"Dana bantuan BPTKLW-TNI ini di salurkan per-desa agar dapat memudahkan bagi tim pengimput data dan sampai langsung kepada penerima," ujar Peltu Apriadi. 


Penerima bantuan BPTKLW-TNI diwajibkan membawa foto copy Kartu Kependudukan dan KTP asli agar tepat sasaran.


Sumber : Pendim 1201/Mph
(Media Baru TVRI Kalbar)





Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) PNS

Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyerahkan secara simbolis sebanyak 387 SK PNS dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak hasil seleksi tahun 2019 lalu, di halaman Kantor Walikota, Kamis (19/5/2022).


"Paling banyak tenaga pendidik (guru), itu ada 214. Kemudian 143 tenaga kesehatan dan 30 tenaga teknis," ujarnya.


Edi mengimbau kepada seluruh PNS yang baru saja menerima SK resmi untuk memahami aturan, bergerak cepat serta memiliki kepekaan terhadap sekitar, khususnya bagi yang berhadapan langsung dengan masyarakat.


"Saya minta PNS ini bekerja secara profesional. Tingkatkan kompetensi, bekerja cepat, tuntas dan ikhlas. Pahami betul tugas dan fungsi," ungkap dia.


Lebih lanjut, Edi mengatakan sudah sepatutnya aparatur daerah menjadi teladan dilingkungan terdekatnya, mulai dari keluarga, tetangga maupun sesama warga lainnya. Dia mengajak para PNS menjadi penegak aturan yang ada disekitarnya.


“Kalau ada yang tidak tepat, laporkan saja, bisa lewat e-Lapor. Jangan malah PNS yang melanggar aturannya,” imbuh dia.


Laju persebaran informasi di media sosial Edi minta untuk dimanfaatkan. Dia lalu menggambarkan situasi yang memerlukan kepedulian PNS secara cepat, misalnya terjadi kecurian aset Pemkot Pontianak, bencana alam hingga keadaan darurat seperti orang sakit. 


“Jika semua jajaran Pemkot Pontianak memiliki pola pikir begini, saya yakin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Pontianak akan melesat tinggi,” ucapnya.


Namun Edi tak ingin PNS melupakan urusan pribadi karena mengutamakan organisasi. Dia menilai kedua hal itu harus seimbang.


“Kalau sakit, sebaiknya istirahat di rumah karena bertugas juga memerlukan tenaga. Apabila dipaksakan malah dapat menurunkan produktivitas,” terangnya.


Seperti diketahui, Kota Pontianak dianggap sebagai kota perdagangan dan jasa. Dengan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 12 persen, ia menyebut seleksi PNS di lingkungan Pemkot Pontianak sangat terbatas.


“Apalagi pemerintah pusat masih melaksanakan remunerasi terhadap ASN di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, PNS yang sudah menerima SK ini  saya harapkan untuk melaksanakan tanggung jawab,” pungkasnya.


Sumber : Kominfo

(Media Baru TVRI Kalbar)






Pada tahap pertama Kodim 1201/Mph salurkan kepada 1.953 masyarakat menerima Bantuan  BT-PKLW-TNI melalui 12 Koramil jajaran di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. 


Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 300.000 kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak yang diperuntukkan bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung. 


Komandan Kodim 1201/Mph Letkol Inf Dwi Agung Prihanto mengatakan, Program BT-PKLW- TNI Tahun 2022 distribusikan secara bertahap sesuai dengan banyaknya penerima. 


"Pada tahap pertama ini dari dua kabupaten di wilayah Kodim 1201/Mph, yang disalurkan oleh 12 koramil kepada 6000 penerima Bantuan BT-PKLW-TNI, di antaranya ada 3000 orang, di Kabupaten Mempawah dan 3000 orang di Kabupaten Landak," ucap Dandim, Kamis (19/5/2022).


Ia juga mengatakan, uang bantuan dari pemerintah sebesar Rp 1.800. 000.000, akan dibagikan secara bertahap kepada penerima sesuai dengan data yang ada di Koramil dan staf teritorial kodim 1201/Mph.


"Saat ini penyaluran Bantuan di Kabupaten Mempawah ada 1.199 orang, dan Kabupaten Landak ada 754 orang, pada hari ini penerima semua ada 1.953 orang  penerima, jadi total uang yang telah disalurkan sebesar Rp.585.900.000,-," ujar Dandim. 


Lanjut Dandim, ia juga menuturkan, dengan adanya sisa dana yang belum disalurkan kepada 4.047 orang penerima sebesar Rp 1.214.100.000,-. dan akan disalurkan pada hari  selanjutnya sampai tuntas. 


"Dengan adanya Program BT-PKLWN-TNI ini diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat pedang kaki lima dan warung," pungkasnya.


Sumber : Pendim 1201/Mph

(Media Baru TVRI Kalbar)





Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan sambutan dalam kegiatan Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang diselenggarakan di SDS Mujahidin Pontianak, Rabu (18/5/2022).


Dalam kegiatan, Gubernur mengatakan pelaksanaan program imunisasi pada anak usia 9 bulan-12 tahun akan lebih mudah diterapkan karena para orang tua yang pasti sudah mengetahui  apa saja yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak agar semakin lebih baik.


“Penanganan imunisasi pada anak usia tersebut bisa lebih gampang dan mudah," tutur H. Sutarmidji dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M., Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, M.H., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani Sutarmidji, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, beberapa Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalimantan Barat, serta perwakilan beberapa SD yang mengikuti secara virtual.


Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dikolaborasikan dengan pelaksanaan Kejar Imunisasi bertujuan untuk mengeliminasi penyakit campak dan mengendalikan penyakit rubella. 


"Imunisasi berguna agar daya tahan tubuh bisa lebih bagus dan kebal dari berbagai macam jenis penyakit yang akan menyerang di masa depan. Tentunya para orang tua sudah memberikan kekebalan tersebut melalui imunisasi kepada anak-anaknya," jelas Gubernur.


Target Program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kalbar yaitu sebanyak 1.123.000 anak dalam kurun waktu satu bulan (18 Mei-18 Juni 2022).


"Saya yakin target ini akan tercapai melalui sinergitas TNI/Polri serta seluruh instansi terkait di seluruh wilayah Kalbar. Saya berharap imunisasi ini bisa melebihi target yang ada," harap Gubernur.


Setelah memberikan sambutan, H. Sutarmidji menyerahkan piagam penghargaan dari sektor kesehatan dan dilanjutkan dengan meninjau pelaksanaan imunisasi anak di beberapa ruang kelas.(wnd)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)





Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi meresmikan Pondok Quran Al-Baraqah di Jalan Penjajab Timur, Gang Alifah, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar, Rabu (18/5/2022).


Peresmian Pondok Quran Al-Baroqah tersebut juga dilakukan oleh Pimpinan Masjid Kapal Munzalan Indonesia, Beni Sulastyo, dan Dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Ustaz Hatoli.


Selain itu, hadir juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Pemangkat, dan Desa Penjajab. Camat Pemangkat, Kapolsek Pemangkat dan Danramil Pemangkat.


Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi mengatakan, selain meresmikan Pondok Quran Al-Baraqah, kegiatan tersebut juga dibarengi dengan soft launching Baitulmaal Surau Hawnan Pondok Pesantren Quran Al-Baraqah.


"Semoga dengan diresmikannya Pondok Quran Al-Baraqah ini bisa menjadi salah satu wasilah kebangkitan umat dan mendukung visi misi Sambas Berkemajuan dalam bentuk iman," katanya.


Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi mengatakan, Pondok Quran Al-Baraqah harus bisa menjadi sarana dan prasarana yang berperan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) penerus bangsa yang cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.


"Peran pondok pesantren bagi pembangunan SDM di Kabupaten Sambas sangat besar. Pondok Quran Al-Baraqah harus bisa mencetak generasi muda yang cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Serta mencetak para Hafisz dan Hafidzah," katanya.


Sumber : Humas Kab. Sambas

(Media Baru TVRI Kalbar)





Buruh di Kalimantan Barat melalui aliansi serikat pekerja / buruh menggelar dialog yang dirajut Halal Bihalal bersama organisasi buruh serta kepolisian di Hotel Kapuas Darma Pontianak, Rabu (18/5/2022).

Kegiatan ini dihadiri berbagai organisasi buruh di Kalimantan Barat.


Dalam dialog yang dilaksanakan sejumlah perwakilan buruh menyampaikan aspirasinya terkait berbagai hal yang dibutuhkan buruh saat ini.


Suherman, Ketua KSBSI Kalbar menyampaikan bahwa buruh di Kalbar tidak menggelar aksi turun kejalan untuk menjaga kondusifitas Kalbar, serta mengingat hingga saat ini status Pandemi Covid 19 masih belum dicabut.


Walaupun tidak menggelar aksi dijalan, ia mengatakan dengan dialog ini aspirasi buruh tetap akan diperjuangkan.


Suherman mengatakan pada tahun ini kondisi buruh di Kalbar sudah lebih baik dibanding 2 tahun belakangan ketika Pandemi Covid 19 memuncak.


"Kalau dua tahun belakangan banyak yang THR tidak dibayarkan, di PHK namun tahun ini Alhamdulillah lebih baik, mungkin karena geliat ekonomi lebih baik," ujarnya.


Pada kesempatan ini, ia mengatakan pihaknya dari aliansi juga terus mendorong hak - hak buruh di Kalbar diantaranya buruh untuk mendapatkan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.


Pihaknya pun mendorong dinas terkait untuk melakukan penindakan kepada para perusahaan yang sudah dibina berkali - kali namun tidak melaksanakan kewajibannya.


Kemudian, Dirbinmas Polda Kalbar, Kombespol Andi Harsito menyampaikan bahwa dialog ini merupakan bentuk berbeda dari aspirasi buruh.


Diharapkan dengan kegiatan ini hubungan antara buruh dan kepolisian dapat lebih harmonis diantara dinamika permasalahan sosial kedepan.


"Dalam dialog ini banyak terbuka tentang hak - hak buruh, seperti pesangon, kesehatannya, upahnya, dan itu hal - hal krusial yang menjadi masalah buruh, dan Polri disini berposisi sebagai pasak penyambung antara pekerja dan pihak yang berwenang,"tuturnya.


Sumber : Edi Jenggot
(Media Baru TVRI Kalbar)


Pemaparan materi oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat kunjungan Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-60 ke Pemerintah Kota Pontianak


Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima kunjungan 65 Perwira Siswa Dikreg Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) angkatan ke-60 Tahun 2022 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota, Rabu (18/5/2022). 


Dalam pemaparannya, Edi menyampaikan beberapa hal terkait strategi pembangunan di Kota Pontianak yang dikaitkan dengan pertahanan AL, terutama sungai yang ada di kota ini. Pada prinsipnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendukung pertahanan negara yang mana strategi secara teknisnya ada pada TNI dan pemerintah pusat.


"Bagaimana mengatasi dan mengantisipasi ancaman-ancaman langsung maupun tidak langsung," ujarnya.


Ia menekankan, yang perlu diantisipasi adalah ancaman tidak langsung seperti penyelundupan barang-barang ilegal maupun orang di wilayah perairan Kota Pontianak.


"Hal ini bisa menjadi bahan kajian bagi Siswa Dikreg Sekolah Staf dan Komando AL," katanya.


Menurut Edi, sejauh ini di bidang pertahanan dan keamanan sudah berjalan baik, misalnya para nelayan dari negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia selalu ditangkap oleh TNI AL.


Sumber : Prokopim

(Media Baru TVRI Kalbar)




Copyright © 2013 TVRI Kalimantan Barat .