Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Inpres tersebut diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2023.


"Saya berharap sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya Inpres itu untuk mempercepat arus barang. Jangan terpengaruh dengan usulan-usulan dari luar itu, yang Taukan Provinsi dan Balai, jangan usulan-usulan perseorangan yang masuk disitu," kata Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. menerima audiensi dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat, Handiyana, S.T., M.T., M.Sc di Ruang VIP Pemda Bandara Supadio Pontianak, (30/3/2023).


Orang nomor Satu di Kalimantan Barat ini juga memberikan contoh, untuk Jalan Sukadana - Teluk batang yang belum tuntas dan menurutnya harus masuk agar tuntas.


"Intinya ya itu, boleh jalan Kabupaten tapi yang betul-betul jalur untuk distribusi barang, jangan bukan jalur distribusi barang terutama produksi dan untuk konsumsi dan itu jangan sampai tidak seperti itu. Saya berharap semua usulan sesuaikan dengan tujuan dari dikeluarkannya Inpres itu, untuk mempercepat arus barang dan betul-betul sesuai dengan aturan," harapnya.


Seperti kita ketahui, Jalan Provinsi jalan kondisi mantap saat ini selama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini bisa bertambah 31 persen.


"Jadi waktu tahun 2018 hanya 49 persen, Insya Allah akhir tahun ini bisa mencapai 80 persen dan kalau Inpres ini bisa memback up 4 persen saja berarti 84 persen. 84 persen ini sudah bagus karena jalan Provinsi seluruh Indonesia itu kalau tidak salah belum sampai 50 persen kondisi mantap dan kita (Provinsi Kalbar) Alhamdulillah rata-rata bisa 80 persen," terangnya.


Tak hanya itu, dirinya berharap setiap jalan di wilayah Kalimantan Barat dapat fungsional.


"Misalnya belum bisa untuk di aspal, tetapi kalau bisa dilakukan pengerasan agar tidak becek", pungkasnya.(irf)


Sumber : Adpim Prov Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)






Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., memberangkatkan 555 prajurit yang tergabung dalam Satgas Operasi Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) PT. Freeport Indonesia dari Yonif R 631/Antang. Upacara pemeriksaan kesiapan operasi dan pemberangkatan berlangsung di Lapangan apel Mayonif R 631/Atg, Kota Palangka Raya, Kamis (30/3/2023).

Upacara dihadiri Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Danrem 102/Pjg, Gubernur Kalteng, Kapolda Kalteng, Kajati Kalteng, Wakil Ketua I DPRD Prov. Kalteng, Waasops Kasad Bid. Siapops, Kabagops Binda Kalteng, Dansat Brimob Polda Kalteng, para Kasi dan Dandim jajaran Korem 102/Pjg, Walikota Palangka Raya


Satgas Yonif R 631/Atg yang dipimpin oleh Letkol Inf Dwi Harry Wibowo, S.E., M.M.Si., akan menggantikan Satgas Yonif 405/SK yang sudah kurang lebih sembilan bulan melaksanakan operasi pengamanan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua.  



Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam amanatnya menerangkan, PT. Freeport Indonesia telah ditetapkan sebagai objek vital nasional yang wajib dilindungi. Perusahaan ini memiliki nilai strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber pendapatan negara. 


"Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia telah resmi menjadi pemegang saham terbesar. Kepemilikan ini memberikan keuntungan yang besar bagi pemasukan kas negara dan juga bagi masyarakat Papua," terangnya.


Selanjutnya mengatakan, meskipun kondisi Papua secara umum saat ini relatif kondusif, namun di beberapa wilayah masih terjadi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Termasuk daerah operasi yang akan kalian tempati nantinya. 


"Oleh karena itu TNI harus hadir untuk membantu pemerintah, dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua," kata Panglima TNI.



Kepada para prajurit, Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, bahwa melaksanakan tugas operasi adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi setiap prajurit TNI. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh personel yang tergabung dalam Satgas agar melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. 


"Kurun waktu selama 9 bulan penugasan bukanlah tanggung jawab yang ringan. Dinamika dan ancaman di daerah operasi membutuhkan kesiapsiagaan secara terus menerus. Saya sangat yakin dan percaya kalian semua mampu menjawab kepercayaan dan amanah besar ini dengan sebaik-baiknya," tegas Panglima TNI. 


Sumber : Pendam XII/Tpr

(Media Baru TVRI Kalbar)







Kunjungan kerja ke wilayah Kodam XII/Tanjungpura, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. menerima penganugerahan gelar adat dayak dari Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah. Penganugerahan gelar adat berlangsung di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Kamis (30/3/2023).


Prosesi penganugerahan gelar adat kepada Panglima TNI dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng H. Agustiar Sabran S.Kom. Gelar adat dayak yang dianugerahkan adalah Mantir Hai Panambahan, Antang Randan Karambang Pulau Mandereh Danum, Hambulat Nusa Hapamantai Tambun,Tisan Nyaruntai Paluru Barantai, Tisan Mandui Asep Sandawa Laut .



Gelar kehormatan adat Dayak tersebut berarti bahwa Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono adalah warga kehormatan masyarakat adat Dayak seorang yang gagah, berani, disegani, arif , bijaksana, ahli strategi , mampu menjaga pertahanan dan keamanan serta keutuhan NKRI.


Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang juga didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Veronica Yudo Margono merasa bangga dan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kalteng yang telah memberikan gelar adat tersebut.


Sedangkan Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng H Agustiar Sabran S.Kom menyebut gelar ini merupakan penghargaan dari masyarakat adat Dayak kepada panglima TNI karena tugasnya yang mulia dalam menjaga keamanan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).


Hadir dalam acara Asintel Panglima TNI Laksamana Muda Angkasa Dipua, Asops Panglima TNI, Mayjen TNI Agus Suhardi, Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Nanang Avianto M.Si, Danrem 102/Pjg, Brigjen TNI Bayu Permana, Kajati Kalteng, Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng dan unsur Forkopimda Kota Palangka Raya. 


Sumber : Pendam XII/Tpr

(Media Baru TVRI Kalbar)







Komandan Pangkalan TNI AU Harry Hadisoemantri Letkol Nav W.P. Pujo Wahono, S.H., M.Han., menyambut kedatangan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan ke PLB Jagoi Babang perbatasan Indonesia-Malaysia di jl Dwikora Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (30/03/2023).


Panglima TNI beserta rombongan menggunakan 2 helicopter dari Lanud Supadio dan tiba di Jagoi Babang disambut oleh jajaran Forkopimda dilanjutkan paparan Satgas dari Dankolakopsrem 121/ABW dan dilanjutkan peninjauan titik 0 PLB Jagoi Babang.


Kunjungan Panglima TNI kemudian dianjutkan ke Pos Pamtas Kout Jagoi Babang untuk meninjau di Pos Kout Jagoi Babang meliputi kegiatan antara lain : Pelayanan Kesehatan, Bakti Sosial.

Pada kesempatan tersebut Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memberikan pengarahan dari hasil peninjauannya yang berkaitan dengan sarana dan prasaran pertahanan di wilayah perbatasan.


Sumber : Pen Lanud Had

(Media Baru TVRI Kalbar)




Kepala BKPSDM Kabupaten Landak Marsianus. S.IP., M.Si mewakili Pj. Bupati Landak menutup kegiatan Orientasi PPPK, dan dihadiri oleh Kabis PKA BKPSDM dan seluruh PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, di Aula Bappeda, Kamis (30/03/2023).


Dalam kesempatan tersebut, Marsianus dalam membacakan sambutan Pj. Bupati Landak berharap agar seluruh peserta dapat mengaktualisasikan nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas.


"Semoga semua peserta yang telah mengikuti kegiatan orientasi ini mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yang berakhlak, serta dapat menjalankan tugas dan kewajibannya di tempat anda bertugas," ujar Marsianus.


Ditambahkannya, bahwa kegiatan orientasi ini penting agar ASN dapat memahami nilai dan fungsinya. Mengingat latar belakang PPPK yang berasal dari non ASN tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi ASN di lingkungan birokrasi pemerintah.


"Sebagai abdi negara kita harus menjadi aparatur yang mempunyai integritas, profesional, jujur & anti korupsi. Selain itu bapak ibu sekalian harus bisa menjaga sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan norma sosial, norma agama dan aturan pemerintah," terang Marsianus.


Ia mengajak seluruh PPPK agar terus meningkatkan keterampilan dalam upaya pencapaian visi dan misi Pemkab Landak. PPPK diharapkan terus meningkatkan keterampilan atau soft skill guna mendukung tugas utamanya. 


"PPPK harus memiliki inovasi, kreativitas, dan profesional dalam melayani masyarakat. Keberadaan saudara sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Landak," harapnya.


Diakhir sambutannya, Marsianus berharap agar semua materi yang diterima dapat menumbuhkan semangat kerja.


"Selamat kepada bapak ibu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah mengikuti serangkaian kegiatan orientasi. Semoga materi yang telah diterima dapat semakin menumbuhkan semangat kerja dan pengertian bapak ibu sekalian," tutup Marsianus.


Sumber : Diskominfo Kab. Landak

(Media Baru TVRI Kalbar)







Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XII Laksamana Pertama TNI Dr. Suharto menyambut kedatangan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., beserta rombongan di Lanud Supadio dan mendampingi peninjauan Pos Satgas Pamtas di Jagoi Babang, Kab. Bengkayang Kalimantan Barat, Kamis (30/03/2023).


Dalam kunjungannya, Panglima TNI beserta rombongannya bertujuan ke Jagoi Babang untuk meninjau Pos Satgas Pamtas di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilaksanakan guna mengetahui kekuatan dan sarana prasarana TNI yang ada di perbatasan.


Danlantamal XII mendampingi Panglima TNI selama peninjauan Satgas Pamtas di Jagoi Babang.

Orang nomor satu di jajaran militer Indonesia tersebut menerima laporan banyaknya kasus penyelundupan serta konflik perebutam wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia yang sering terjadi. Dengan demikian Panglima TNI memutuskan untuk adanya peningkatan personil, alutsista, maupun sarpras guna memperkuat pengamanan perbatasan wilayah Indonesia.


"Tadi saya meninjau pos pos perbatasan di Jagoi Babang, masih banyak penyelundupan termasuk narkoba. Dengan adanya kasus-kasus ini akan kita tingkatkan lagi penjagaan disana dengan peralatan mungkin drone. Karena lintas batas disana banyak jalan tikus, sehingga perlu adanya peralatan yang mumpuni dan drone untuk mengetahui semua gerakan yang ada disitu", jelas Panglima TNI.


Turut serta dalam peninjauan selama di Jagoi Babang Pangdam XII/TPR, Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Kapusada Panglima TNI, Danlanud SPO, Koorsmin Panglima TNI, Kabagpamkol Panglima TNI, Pagasus, Asops Kodam XII/Tpr, Asintel XII/Tpr, dan Aslog Kodam XII/Tpr.


Sumber : Dispen Lantamal XII

(Media Baru TVRI Kalbar)







Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., didampingi Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Veronica Yudo Margono, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Angkasa Dipua Putra dan Asops Panglima TNI Mayjen TNI Agus Suhardi melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat. Kamis (30/3/2023).


Saat tiba di Main Apron Lanud Supadio, Panglima TNI menerima laporan dari Danlanud Supadio Marsma TNI Prasetya Halim. Selanjutnya disambut oleh Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Sulaiman Agusto, Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmara, Danlantamal XII/Pontianak Laksma TNI Dr. Suharto dan unsur Forkopimda lainnya serta tarian penyambutan.


Usai acara penyambutan Panglima TNI didampingi Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Pangdam XII/Tpr, Danlantamal XII/Pontianak, Danlanud Supadio dan Asops Kasdam XII/Tpr bertolak menggunakan Helikopter ke perbatasan Indonesia-Malaysia di PLB Jagoi Babang, Bengkayang. Sedangkan Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Veronica Yudo Margono melaksanakan kegiatan wisata budaya di Pontianak.



Di wilayah perbatasan Panglima TNI Yudo Margono menerima paparan singkat dari Danrem 121/Abw Brigjen TNI Pribadi Jatmiko selaku Dankolakops Korem 121/Abw. Kemudian meninjau titik nol perbatasan, PLBN Jagoi Babang dan menyambangi personel Satgas Pamtas Yonif 645/Gty di Pos Kout Jagoi Babang. Selain itu Panglima TNI juga meninjau kegiatan bakti sosial sekaligus memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat tidak mampu.



Saat memberikan keterangan pada awak media, Panglima TNI Yudo Margono mengatakan, kedatangannya ke wilayah perbatasan kali ini untuk melihat kondisi Pos Pamtas serta untuk memperoleh masukan langsung dari prajurit tentang apa yang menjadi kendala dilapangan. 


"Tadi saya meninjau Satgas Pamtas di Jagoi Babang, dan sudah dapat masukan dari para prajurit kita yang berada disana tentang hal apa yang harus kita lakukan baik tentang pos maupun sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan. Selain itu juga ada laporan bahwa masih banyak kegiatan penyelundupan, termasuk Narkoba juga sering ditemukan disitu," kata Panglima TNI.



Menindaklanjuti laporan tersebut, Panglima TNI meminta kepada personel Satgas untuk terus meningkatkan pengawasan dan penjagaan di wilayah perbatasan. Kemudian Panglima berjanji kedepan akan melengkapi dengan peralatan seperti drone dan lain sebagainya. 


"Karena para pelintas batas disana tidak melalui jalan yang sudah ada, akan tetapi mereka lebih banyak menggunakan atau melewati jalan-jalan tikus sehingga perlu adanya peralatan seperti drone untuk mengetahui aktivitas pelintas batas di daerah tersebut," terang Laksamana TNI Yudo Margono mengakhiri. 


Sumber : Pendam XII/Tpr

(Media Baru TVRI Kalbar)







Kapolres Kubu Raya AKBP Arief Hidayat, S.H., S.I.K., memastikan pihaknya akan memantau secara masif stok dan harga pangan di semua pasar di Kabupaten Kubu Raya.

Kapolres mengingatkan para pedagang untuk tidak menimbun stok atau mengoplos bahan pokok yang dapat mempengaruhi harga di pasaran. Ini dilakukan sebagai upaya menjaga kestabilan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan.


AKBP Arief Hidayat menegaskan, bahwa pedagang yang terbukti mengambil keuntungan yang dapat merusak stabilitas harga pangan akan ditindak tegas.


"Jika ditemukan akan kami tindak tegas. Untuk mencegah hal tersebut Polres Kubu Raya beserta Polsek Jajaran melakukan pengecekan harga bahan pangan di pasar tradisional dan modern secara masif ," ujarnya. Kamis (30/3/2023).


Meski begitu, Arief mengaku bahwa hingga saat ini belum menemukan indikasi kecurangan dari para pedagang terkait penimbunan atau menaikkan harga secara tak wajar. 


Semua kebutuhan selama pemantauan dapat terdistribusi dengan baik, dan pedagang tidak kesulitan untuk memenuhi permintaan. Namun, Polisi tetap mengimbau para pedagang untuk tidak berbuat curang dan menjaga kestabilan harga bahan pokok demi kesejahteraan masyarakat.


“Saat ini stok bahan kebutuhan pokok masyarakat masih tersedia. Beberapa bahan yang dicek antara lain daging, telur minyak goreng, terigu, beras, dan sayur-mayur. Stok kebutuhan bahan pokok masih tersedia termasuk stabilitas harga, jadi warga Kubu Raya jangan panik,” tegasnya. 


Call Centre NAMPONG KELOH Polres Kubu Raya :

Instagram @polreskuburaya/@kapolreskuburaya

Email polreskuburaya@gmail.com

WhatsApp 08115684456


Sumber : Humas Polres Kubu Raya

(Media Baru TVRI Kalbar)







Pemerintah Kota Pontianak memaparkan Rencana Aksi Perubahan Iklim Kota Pontianak dalam pertemuan GCoM Regional Workshop for Southeast Asian Pilot Cities di Bangkok, Thailand, Kamis (30/3/2023).

Rencana aksi tersebut merupakan wujud kontribusi Pemkot Pontianak dalam isu iklim dunia.

Salah satu bentuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang berwawasan lingkungan, sebagaimana visi Walikota Edi Kamtono dan Wakil Walikota Bahasan.


Delegasi Pemkot Pontianak dalam lokakarya ini diwakili oleh Kabag Adminbang Setda Pontianak, Elsa Risfadona dan Kabid Litbang Bappeda, Eko Prihandono.


Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Pontianak, Eko Prihandono menjelaskan delapan kota percontohan Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) Asia Pacific memaparkan rencana aksi iklim yang dibuat dengan pendampingan mitra GCoM di masing-masing negara. Kota Pontianak sendiri mendapat pendampingan dari Center for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific Institut Pertanian Bogor (CCROM IPB). Program itu berlangsung sepanjang tahun 2022 di bawah sekretariat Litbang Bappeda Kota Pontianak.


"Dari empat kota percontohan di Indonesia, Kota Pontianak mendapat kehormatan untuk memaparkan rencana aksi yang telah dibuat. Selain sebagai bahan evaluasi, juga kesempatan kita promosi supaya mendapat bantuan dalam mewujudkan rencana aksi tersebut," ujar Eko Prihandono.


Kota Pontianak memang jadi satu di antara empat kota percontohan di Indonesia bersama Tangerang, Medan dan Minahasa Utara. Empat kota lain berasal dari berbagai negara di wilayah Asia Pasifik.


Eko Prihandono menerangkan kebakaran lahan, puting beliung dan genangan di Pontianak merupakan dampak dari perubahan iklim global. Di sisi lain, jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketersediaan lahan dan produksi karbon dan sampah.


Rencana Aksi Perubahan Iklim Kota Pontianak sebelumnya telah melalui proses konsultasi publik 13 Februari 2023 lalu. Untuk adaptasi perubahan iklim, Pemkot memprioritaskan program pembangunan drainase perkotaan, sistem peringatan dini bencana, mendorong pemanenan (penampungan dan penyimpanan) air hujan, dan penerapan teknologi pengolahan air bersih yang dapat mengolah air payau/asin.

Sedang dalam mitigasi, Pemkot mengusung rencana konversi energi ke energi terbarukan. Contoh, mengganti lampu halogen ke LED. Kemudian, mengubah sampah menjadi energi, dan penggunaan kendaraan listrik dan PLTS untuk dinas.


"Sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan, namun masih perlu dukungan banyak pihak. Keikutsertaan kami di forum ini juga untuk membuka pintu kolaborasi dengan pihak luar," katanya.


Penyusunan rencana aksi tersebut dilakukan Kelompok Kerja (pokja) Perubahan Iklim Kota Pontianak yang tidak hanya dari unsur pemerintahan, tetapi juga kalangan universitas, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan media. Keikutsertaan Pontianak di even iklim internasional juga bukan kali pertama. November 2022 lalu, Wali Kota Edi Kamtono berbagi pengalaman membangun Rencana Aksi Perubahan Iklim pada InfoPoint Conference yang digelar Uni Eropa.


"Hal ini menekankan bahwa Pontianak berkomitmen terhadap aksi perubahan iklim," pungkasnya. 


Sumber : Bappeda

(Media Baru TVRI Kalbar)



Satresnarkoba Polresta Pontianak musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan di wilayah Kota Pontianak. Pemusnahan tersebut dilaksanakan di gedung Satres Narkoba Polresta Pontianak Jl. Johan Idrus Kecamatan Pontianak Selatan, Kamis (30/03/2023) pagi.


Pemusnahan barang bukti kasus Narkoba ini didasari Surat Kejaksaan Negeri Pontianak nomor : B-1298/0.1.10/Enz.1/3/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang ketetapan status barang sitaan narkotika yang akan dimusnahkan berupa 3 bungkus plastik Transparan jenis Sabu.


Pemusnahan barang bukti ini dilaksanakan oleh Kasat Narkoba Kompol Joko Sutriatno, SH serta dihadiri oleh Kepala BNN Kota Pontianak Ibu Aninda, perwakilan dari Balai POM Kota Pontianak dan penasehat hukum para tersangka.


Kasat Reserse Narkoba Kompol Joko Sutriyatno menjelaskan, jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang dimusnahkan sebanyak 303.3 gram yang terdiri dari 5 bungkus plastik transparan, hasil penyitaan dari tiga pelaku F, IS dan HD yang ditangkap pada 20 maret 2023 lalu di Pontianak Utara.


Selanjutnya, proses pemusnahan dilakukan oleh ketiga tersangka dengan terlebih dahulu dilakukan pengetesan dengan alat Test Kid untuk mengetahui keaslian barang bukti. Setelah itu dilanjutkan dengan melarutkan barang bukti sabu ke dalam ember yang berisi air lalu dituangkan cairan pembersih lantai dan diaduk sampai larut.


"Kemudian larutan sabu yang bercampur cairan pembersih lantai tersebut selanjutnya dibuang kedalam septik tank agar tidak dapat dipergunakan kembali", jelas Kasat.


Joko mengimbau agar masyarakat juga peduli terhadap pemberantasan Narkoba, apalagi saat ini dalam suasana bulan Ramadhan.


"Awasi keluarga kita masing - masing agar tidak terlibat Narkoba dan penting untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang berada disekitar tempat tinggal kita dengan mulai membangun komunikasi yang positif dengan seluruh warga masyarakat dilingkungan tempat tinggal kita", pungkasnya.


Sumber : Humas Polresta Pontianak Kota

(Media Baru TVRI Kalbar)



Pj. Bupati Landak Samuel, SE, M.Si menghadiri kegiatan Pertemuan Rutin Enam Bulanan Koordinasi dan Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, di Aula Besar Kantor Bupati Landak. Kamis (30/03/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Landak, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Landak, Para Kepala OPD Kabupaten Landak, Camat se-Kabupaten Landak, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Landak, Direktur RSUD Landak, Pengelola Program Rabies, Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit, serta Petugas Kesehatan Hewan Kabupaten Landak.


Dalam sambutannya Pj. Bupati Landak Samuel menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menargetkan Indonesia eliminasi rabies di tahun 2023. Rabies masih muncul dibeberapa provinsi di Indonesia. Penyebaran rabies di Indonesia cukup mengkhawatirkan, karena rabies cenderung menyebar ke berbagai wilayah yang semula bebas rabies.


"Selain itu rabies juga merupakan masalah kesehatan kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek kesehatan namun juga terkait dengan aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, sehingga diperlukan penanggulangan secara terpadu, lintas sektor dan berkesinambungan," ujar Samuel.


Lebih lanjut Samuel menyampaikan bahwa pada tahun 2023 sampai bulan Februari sudah terdapat 129 kasus gigitan dengan kematian 2 orang.


"Sebaran kedua kasus tersebut terjadi di wilayah kerja Puskesmas Simpang Tiga dan Puskesmas Pahauman,” jelas Samuel.


Samuel mengatakan bahwa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar, Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rabies Center.


"Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk sebagai rabies center adalah puskesmas atau rumah sakit melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi," ucap Samuel.


Samuel juga memaparkan kasus gigitan HPR di Kabupaten Landak pada tahun 2017 hingga tahun 2022.

Dimana pada tahun 2017 terdapat 297 kasus gigitan HPR terdapat 1 kasus lyssa, tahun 2018 terdapat 1.446 kasus gigitan HPR terdapat 14 kasus lyssa, tahun 2019 terdapat 1.129 kasus gigitan HPR terdapat 1 kasus lyssa, tahun 2020 terdapat 609 kasus gigitan HPR untuk kasus lyssa nya tidak ada dan tahun 2021 terdapat 681 kasus gigitan, kematian nol, tahun 2022 terdapat 698 kasus gigitan, tidak ada kematian.


Sumber : Diskominfo Kab. Landak 

(Media Baru TVRI Kalbar)







Sebagai upaya mendorong kesejahteraan Posyandu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan bantuan berupa dana operasional yang diserahkan secara simbolis oleh Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota, Kamis (30/3/2023). 


“Totalnya ada 323 Posyandu yang mendapatkan bantuan operasional, kita menyemangati karena mereka sebagai ujung tombak kesejahteraan kehidupan masyarakat,” ujarnya.


Meningkatnya kesejahteraan kader Posyandu akan berdampak dengan tingkat kesehatan masyarakat Kota Pontianak. Kali ini, Pemkot Pontianak tengah fokus menurunkan angka stunting. Bertepatan dengan agenda penyerahan itu pula, Wako Edi menjelaskan kondisi terkini pada sektor kesehatan dan sosial warga kepada kader Posyandu yang hadir.


“Angka harapan hidup kita rata-rata 73,2 tahun. Itu data dari Badan Pusat Statistik. Angka tersebut sudah sangat tinggi. Namun sekarang kita berusaha meningkatkan Indeks Kesehatan Balita dan Lansia,” paparnya.


Upaya menekan angka stunting juga menjadi perhatian Pemkot Pontianak. Dirinya menargetkan tahun 2023, angka stunting harus berada di bawah 10 persen. Optimalisasi peran tiap kader dinilai akan membantu percepatan pencapaian target itu.


“Sebelumnya angka stunting itu 24 persen, sekarang sudah turun jadi 19,7 persen. Targetnya di tahun 2023 harus di bawah 10 persen. Jika nasional itu menargetkan 14 persen,” ungkapnya.


Satu di antara caranya adalah menyediakan pelayanan jemput bola dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui pemeriksaan kesehatan bagi warga Pontianak yang masuk usia lanjut secara berkala. Ia mengajak warga lansia tetap menjaga kebugaran dengan melakukan olahraga seperti senam.


“Harapan kita lansia tetap produktif,” ucapnya.


Mobilitas masyarakat semakin hari kian tumbuh pesat. Tak lain karena wilayah ibu kota ini menampung lebih dari 600 ribu individu. Potensi risiko di sektor kesehatan pun cukup tinggi, seperti penularan penyakit dan lainnya yang disebabkan faktor selain kesehatan. Edi menyampaikan, seperti kasus difteri, demam berdarah dan hepatitis menjadi dorongan pihaknya bekerja maksimal dengan kolaborasi bersama Posyandu.


“Intinya kita ingin kota itu bersih, hijau dan asri. Sehingga kota ini layak huni dan warganya bahagia,” tutupnya. 


Sumber : Kominfo/Prokopim

(Media Baru TVRI Kalbar)







Bupati Sambas, Satono melakukan Safari Ramadan 1444 H ke Masjid Baitul Mu'minin, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan, Rabu (29/3/2023) kemarin.


Safarai Ramadan 1444 H tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, dan Direktur Bank Kalbar Cabang Sambas.


Dalam kesempatan itu, Bupati Satono menyalurkan bantuan dana Rp.40 juta secara simbolis kepada pengurus Masjid Baitul Mu'minin, Desa Sarilaba B. Selain itu ada juga bantuan fasilitas masjid dari CSR Bank Kalbar.


Bupati Sambas, Satono berpesan agar pengurus Masjid Baitul Mu'minin menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tersebut sebaik mungkin.


"Pesan saya gunakanlah dana bantuan ini sebaik mungkin, utamanya untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas masjid," katanya.


Bupati Satono juga mengucapkan terimakasih atas sambutan yang sangat antusias dari jemaah Masjid Baitul Mu'minin. Dia berharap momen Safari Ramadan 1444 H tersebut dapat mempererat tali silaturahmi.


"Mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya, kita bisa silaturahmi lagi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga ibadah puasa kita berjalan lancar," pungkasnya.


Sumber : Humas Kab. Sambas

(Media Baru TVRI Kalbar)






Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Drs. Alfian M.M., menghadiri Buka Puasa Bersama PT. Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) bersama para anak yatim dan penghafal Al-Qur’an, di Aula Hotel Ibis Pontianak, Rabu (29/3/2023).


Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi atas pihak perusahaan CMI kepada anak-anak yatim dan penghafal Al-Qur’an sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.


“Kami (Pemprov Kalbar) mengapresiasi kepedulian PT. CMI kepada anak yatim dan penghafal Al-Qur’an di bulan Ramadhan dimana bulan yang penuh berkah dan bulan yang didalamnya melimpah pengampunan, keberkahan dan rahmat dari Allah S.W.T,” ungkapnya.


Lanjutnya, bulan Ramadhan merupakan wahana bagi umat islam untuk melatih kesabaran, wujud kesabaran itu adalah kita mampu sabar menahan lapar dan dahaga di siang hari, serta sabar mengendalikan emosi. 


“Mudah-mudahan dengan modal kesabaran yang diraih dari ibadah puasa, seluruh masyarakat di Kalbar dapat hidup rukun dan semakin harmonis,” ujarnya.


Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki program 5.000 Penghafal Al-Qur’an, dimana program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalbar, dimasa kepemimpinan Gubernur Sutarmidji bersama Wakil Gubernur Ria Norsan untuk meningkatkan ketaqwaan dan melahirkan para insan yang Qur’ani di tengah masyarakat.


“Kami berkeyakinan bahwa para hafiz atau penghafal Al-Qur’an yang telah merampungkan hafalan Al-Qur’an sampai 30 juz, akan melantunkan ayat-ayat Al-Qur’an sebagai imam di seluruh masjid yang ada di Kalbar. Sejak program ini dimulai pada Tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2023 terdata 1.591 orang yang telah diwisuda,” katanya.


Berdasarkan dari pendataan di 110 pondok Pesantren atau pondok Tahfiz dan rumah Qur’an ada sebanyak 7.730 orang sedang dalam proses menghafal Al-Qur’an. Dengan demikian PT. CMI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi pertambangan yang tentu memiliki misi untuk menyelaraskan kelestarian lingkungan dan masyarakat. 


Oleh sebab itu, Pemprov Kalbar berharap agar perusahaan tidak berhenti untuk turut serta bersama pemerintah guna membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR).


“Kami juga mengajak PT. CMI untuk bersinergi dan mendukung kegiatan di rumah-rumah Tahfiz yang terbesar di Kalbar, agar program 5000 Penghafal Al-Qur’an yang telah dijalankan. Semoga ini dapat terwujud. Kami percaya bahwa Al-Qur’an serta hadist dan sumber hukum lainnya adalah pedoman yang telah mengatur tatanan hidup bermasyarakat,” pungkasnya.(aws)


Sumber : Adpim Prov Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)







Bupati Sambas, Satono dan jajaran melakukan Safari Ramadan 1444 H ke Masjid Ar Ridhwan, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Rabu (29/3/2023) kemarin.


Safari Ramadan 1444 H tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, serta Anggota DPRD Kabupaten Sambas.


Dalam kesempatan itu, Bupati Satono menyalurkan bantuan dana Rp.25 juta dan Rp.20 juta kepada pengurus Masjid Ar Ridhwan, Desa Dungun Laut. Sehingga totalnya menjadi Rp.45 juta.  Selain itu ada juga bantuan dari Baznas Kabupaten Sambas dan Bank Kalbar Cabang Sambas berupa fasilitas masjid.


Bupati Satono berharap, bantuan yang telah diberikan kepada pengurus Masjid Ar Ridhwan diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas masjid.


"Mudah-mudahan bantuan yang diberikan kepada pengurus Masjid Ar Ridhwan, Desa Dungun Laut ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, utamanya untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas masjid," katanya.


Terakhir, Bupati Satono mengajak seluruh jemaah Masjid Ar Ridhwan, Desa Dungun Laut untuk senantiasa salat berjamaah di masjid guna memakmurkan masjid. Diapun berterimakasih atas sambutan para jemaah yang sangat antusias.


Sumber : Humas Kab. Sambas

(Media Baru TVRI Kalbar)








Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berkesempatan menyampaikan tausiyah singkatnya kepada para ASN sesuai sholat dzuhur berjamaah di Masjid An-Naim Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat.


Ia menyampaikan bahwasanya banyak nilai - nilai positif dari agama islam harus digaungkan dalam implementasi kehidupan sehari - hari. Dirinya menilai bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya dinilai secara konvensional. 


"Selama ini kita bangga anak kita bersekolah di sekolah favorit, kemudian IP 4. Padahal itu adalah bagian dari indikator (kesuksesan) nomor berikut. 


Kemudian ia menyampaikan beberapa indikator kesuksesan dalam kehidupan seseorang yang dimaksud, dimana indikator ini sebenarnya bersentuhan dengan nilai - nilai positif dari ajaran islam.


"Yang pertama adalah kejujuran. Makanya Rasulullah bergelar Al - Amin. Kedua disiplin, ini juga tergambar (ciri) seorang muslim. Tak mungkin kita adzan dzuhur jam 2 siang, ketetapannya kan sudah jelas. Kemudian dukungan orang terdekat. Makanya sedekah diutamakan kepada orang terdekat, misalnya orang tua, saudara - saudara kita yang kurang mampu dan lain sebagainya.

Dan yang terakhir baru skill (kemampuan)", terangnya kepada para jamaah yang hadir.


Ia juga memaparkan, kunci - kunci kesuksesan ini sejalan dengan apa yang diterapkan di negara Finlandia. Dimana indeks persepsi korupsi juga cukup baik di negara Eropa bagian utara ini.


"Kita ambil contoh, Finlandia 6 tahun berturut - turut menjadi negara yang paling bahagia. Kunci kesuksesan seseorang juga hasil penelitian dari Finlandia. Ini tahun ke 6 negara ini menjadi negara paling bahagia di dunia. Sebenarnya semua ada dalam ajaran agama islam. Adapun kunci keberhasilan Finlandia terpilih sebagai negara paling bahagia yang pertama yaitu Jangan ambil hak orang lain. Di tes di Finlandia, di cecerkan, 12 dompet, 12 nya kembali. Kalau kita, jangan harap, dijatuhkan, hilang mungkin hilang semua", tuturnya sembari tersenyum dan disambut dengan tawa dari para jemaah. 


Kemudian, pada poin kedua yaitu tidak membandingkan atau menyombongkan apa yang kita miliki kepada orang lain. 


"Apapun kondisi kita, syukuri, kita akan bahagia. Kita kadang sibuk mengurusi kehidupan orang lain, dan lupa bersyukur. Terus ketiga, jangan merusak alam. Mereka di finlandia tidak liburan kemana - mana. Camping di alam, membuat mereka bersyukur dan berpikir", katanya.


Sumber : Adpim Prov Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)







Dalam rangka peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 yang dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Wagub Kalbar), Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., beserta Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., di Auditorium BPK RI Jakarta, Rabu (29/3/2023).


Tak hanya dari Provinsi Kalbar, Beberapa Menteri dan Gubernur dari berbagai wilayah Indonesia turut hadir pada kegiatan ini.


Anggota VI BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFRA., CSFA., menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyerahkan LKPD Tahun 2022 paling cepat se-Indonesia.


"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Secara khusus saya berikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar sebagai Provinsi yang pertama dapat menyampaikan LKPD Tahun 2022 unaudited kepada BPK," ucap Pius sampaikan apresiasinya.


Pius berharap apa yang dilakukan oleh Pemprov. Kalbar seiring dengan peningkatan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.


"Namun dengan demikian saya harapkan agar hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya penyajian atas laporan keuangan," harapnya.


Usai mengikuti kegiatan koordinasi LKKL dan LKPD, Wagub Ria Norsan mengungkapkan kebanggaannya atas apresiasi dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menyampaikan laporan keuangan.


"Kita (Pemprov. Kalbar) sudah WTP beberapa kali dan beberapa wilayah Kalbar juga sudah meningkat dalam penyampaian laporan keuangan. Ini yang akan dipertahankan dan akan lebih kita tingkatkan," ungkap Wagub.


Sementara itu, di tempat yang sama Sekda Kalbar juga menyampaikan bahwa melalui arahan Gubernur Kalbar untuk setiap tahun menyampaikan LKPD dengan cepat dan memperhatikan penyajian atas laporan keuangan.


"Memang kita (Pemprov. Kalbar) diperintahkan Pak Gubernur untuk selalu cepat menyampaikan LKPD ini, disamping cepat kita juga memperhatikan kualitas penyajian laporan keuangan tersebut," ujar Sekda.


Sekda meminta kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi untuk dapat terus mempertahankan hal ini tetapi tetap menjaga kualitas penyajian laporan keuangan.


"Setiap Kepala Perangkat Daerah harus benar-benar memperhatikan laporan keuangannya, jangan asal cepat saja tetapi perhatikan mutu dari laporan keuangan tersebut, harus yang akurat," tutup Sekda.(wnd)


Sumber : Adpim Prov Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)




Copyright © 2013 TVRI Kalimantan Barat .