Pj. Bupati Landak Samuel,SE., M.Si menghadiri penyerahan DIPA & TKD Kalbar TA 2023 yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum di Pendopo Gubernur Provinsi Kaliamantan Barat, Jumat (2/12/2022).


Dalam kesempatan itu Samuel menyatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan TKD Kalbar TA 2023 ini Kabupaten Landak akan menyesuaikannya dengan program yang ada di Desa dan di APBD.


“Dengan diserahkannya DIPA dan TKD Kalbar TA 2023 ini kita sudah tau persis secara defenitif saran yang akan dialokasikan di Kabupaten Landak. Berdasarkanan saran tersebut akan disesuaikan dengan program yang ada di desa dan di APBD Kabupaten Landak”, ujar Samuel.


Pemerintah Kabupaten Landak mendapatkan peringkat pertama penyaluran DAK fisik tercepat tahun anggaran 2022 di provinsi Kalimantan Barat.


Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan Kapolda, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Bupati, Walikota dan Kepala BPKAD se- Provinsi Kalimantan Barat. 


Sumber : Diskominfo Kab. Landak 
(Media Baru TVRI Kalbar)







Wakil Walikota Pontianak Bahasan menyampaikan jawaban Walikota Pontianak atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Keempat Raperda itu adalah Raperda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, perubahan kelima atas Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa, perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang retribusi jasa umum dan perubahan kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.


"Jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi diupayakan dapat merespon pertanyaan, saran dan pendapat fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," ujarnya di hadapan peserta Rapat Paripurna kesepuluh masa persidangan I tahun 2022-2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (2/12/2022).


Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Amanat Keadilan Bangsa terkait penjelasan dan penjabaran tentang penyertaan modal yang berdampak pada peran Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, yang mana setiap tahunnya meningkat jumlah dana dalam penyertaan modal, Bahasan menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah pembiayaan dalam penyertaan modal tersebut tidak membebankan APBD Kota Pontianak secara langsung. Namun dalam mekanisme pembiayaan untuk program penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 


"Pembiayaannya dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui APBD, selanjutnya setelah proses administrasinya selesai maka pemerintah pusat akan menyertakan kembali dana yang digunakan melalui APBN ke APBD yang kemudian disertakan dalam penyertaan modal kepada PDAM," jelasnya.



Kemudian, pihaknya juga akan segera melakukan pembahasan lebih lanjut serta menetapkan keempat Raperda yang diusulkan tersebut sebagaimana pendapat dan saran yang disampaikan oleh Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai PPP, Fraksi Partai Hati Nurani Golkar Bintang Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Keadilan Bangsa.


"Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi positif terhadap empat Raperda yang kami usulkan," tutupnya. 


Sumber : Prokopim
(Media Baru TVRI Kalbar)




Komando Distrik Militer (Kodim)1016/Palangka Raya mendistribusikan paket bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan diangkut dari Makodim 1016/Plk untuk disalurkan kepada masyarakat korban banjir di sejumlah daerah yang ada di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas. Jum'at (2/12/2022).


Bantuan yang disalurkan bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat terdampak korban banjir. Pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini memberikan bantuan sebanyak 600 paket Sembako. Yang mana dalam penyalurannya Pemprov. Kalteng mempercayakan kepada Kodim 1016/Plk.


Dandim 1016/Plk, Kolonel Inf Frans Kishin Panjaitan S.A.P., M.P.M., M.Han melalui Kasdim 1016/Plk, Letkol Inf Abdul Salim mengatakan, Bansos tersebut akan didistribusikan langsung ke masyarakat yang terkena dampak bencana banjir melalui Koramil jajarannya.


"Daerah yang akan kami distribusikan paket sembako dari Pemprov Kalteng sebanyak 500 paket untuk wilayah Kota Palangka Raya dan 100 paket untuk wilayah Kabupaten Gunung Mas," ujar Kasdim.


Kasdim menjelaskan paket bansos tersebut penyalurannya selain dilakukan oleh Babinsa juga akan melibatkan anggota Bhabinkamtibmas yang berada di daerah masing-masing juga dibantu pihak kelurahan dan kecamatan setempat. 


"Kami berharap dengan adanya bantuan tersebut, tentunya dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini terdampak banjir akibat luapan air sungai," harap Letkol Inf Abdul Salim. 


Sumber : Pendam XII/Tpr
(Media Baru TVRI Kalbar)







Sekretaris Daerah Landak Vinsensius, S.Sos, MMA  menghadiri Deklarasi Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta yang diadakan di aula besar, Kantor Bupati Landak. Jumat (2/12/2022).


Turut hadir Deputi Direksi wilayah Bakalbalam Lisa Nurena, SE, Asisten Deputi Bidang PKKC Kepwil Bakalbalam BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Forkopimda Kabupaten Landak, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Landak, Kepala OPD Kabupaten Landak, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Landak, Direktur RSUD, seluruh Camat Kabupaten Landak dan seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Landak.


Dalam kesempatan tersebut Vinsensius mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang terlibat dalam mendukung capaian UHC JKN di Kabupaten Landak.


"Keberhasilan Kabupaten Landak mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan berkat kolaborasi dan gotong royong serta dukungan dari semua pihak. Terimakaish kepada seluruh OPD yang terlibat dalam mendukung capaian UHC-JKN di Kabupaten Landak ini," ujar Vinsensius.



Vinsensius berharap agar pencapaian UHC di Kabupaten Landak dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.

Lanjutnya, cakupan semesta jaminan kesehatan juga akan terus di ltingkatkan hingga mencapai 100% seluruh penduduk Landak terlindungi program JKN.

Untuk itu ia meminta seluruh stakeholder agar terus mendukung dan berkomitmen dalam program jaminan kesehatan nasional.


“Melalui momen deklarasi ini, saya ingin terus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung dan berkomitmen dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan tugas dan peran masing-masing," pintanya.


Tidak lupa Vinsensius berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Landak agar tidak ragu-ragu dalam mengunjungi fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Landak.


“Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa masyarakat Landak tidak perlu ragu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan ketika memerlukan layanan kesehatan. Seluruh masyarakat Landak harus sehat dan terlindungi kesehatannya," tutup Vinsensius.


Sumber : Diskominfo Kab. Landak
(Media Baru TVRI Kalbar)







Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dengan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menyerahkan secara simbolis DIPA TA. 2023 kepada 14 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Gubernur yang juga berperan sebagai Wakil Pemerintah Pusat, turut menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2023 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., beserta 14 Bupati/Walikota di Wilayah Kalbar.


Dalam kesempatan ini, Gubernur menekankan kepada seluruh Kepala Daerah di Wilayah Kalbar agar tidak lambat dalam mengeksekusi anggaran, jangan sampai lambat dalam penyerapan realisasi anggaran.


"Tahun depan bakal ada sanksi dari Pemerintah Pusat bagi daerah yang penyerapannya lambat, saya lihat ada hal-hal yang bisa cepat tapi tidak dilakukan. Seperti kegiatan yang tidak perlu tender cepat dilaksanakan (pelatihan, bimtek dan sebagainya). Yang jelas sanksi itu bakal merugikan, tidak ada sanksi itu menguntungkan daerah," jelas Sutarmidji.


Dalam menghadapi dampak situasi ketidakpastian global terhadap perekonomian seperti yang telah disampaikan Presiden RI saat penyerahan DIPA kemarin, Gubernur meyakini Provinsi Kalbar akan dapat mengendalikan resiko inflasi.


"Saya yakin jika Bupati/Wali Kota bekerja dengan data, saya rasa akan menghindari hal itu, karena wilayah kita luas, pangan atau beras produksi kita sudah surplus, kegiatan ekonomi (UMKM) kita kuat," ujar H. Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar, Jum'at (2/12/2022).


Dalam penyerahan DIPA dan TKD TA. 2023 ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalbar, Imik Eko Putro, S.E., Forkopimda Kalbar, dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.(wnd)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar
(Media Baru TVRI Kalbar)









Kapolsek Terentang hadir dalam program Konferensi Kerja Cabang II PGRI Tahun 2022 yang diselenggarakan di SDN 11 Terentang Jalan Poros Utama, Dusun Radak Asri, Desa Sungai Radak Dua, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan pada hari Kamis (1/12) kemarin.


Ketua PGRI Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Ayub, Sp.PD dalam kata sambutannya mengatakan, dalam berorganisasi harus saling percaya antara pengurus dan anggotanya mengenai program yang sudah disepakati dan menjaga solidaritas demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.


" LSesuai dengan UU No 14 Tahun 2005 guru memiliki posisi yang sangat penting, dalam AD/ART nya PGRI adalah organisasi profesi, organisasi perjuangan dan organisasi ketenagakerjaan, yang kemudian berperan aktif dalam pengembangan profesi guru, pembangunan pendidikan nasional dan kemasyarakatan," terangnya.


Hal senada diungkapkan Camat Terentang, Supriyadi, S.E., bahwa organisasi PGRI ini bukan organisai Politik, organisasi ini merupakan murni kerja sosial untuk memperjuangkan nasib guru dan sertifikasi guru dan sekarang yang sedang kita perjuangkan yaitu nasib Guru Honorer.


Sementara Kapolsek Terentang Iptu Heri Susandi, SH menyampaikan, bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan Pembukaan Konferensi Kerja Cabang II PGRI Tahun 2022 di Kecamatan Terentang.


"Harapan saya semoga apa yang sudah menjadi program PGRI dapat berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi semua anggota PGRI khususnya PGRI yang ada di Kecamatan Terentang, semoga kedepannya hal yang dicita-citakan terwujud," tegasnya.


Menurutnya, disini dapat mengenal sejarah, perjuangan, bahkan hakikat PGRI, dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan juga selaku aparat penegak hukum, ia tak henti-hentinya mengingatkan terhadap para guru untuk tidak mencoreng dunia pendidikan.


"Dimana kita ketahui ada beberapa tenaga pendidik yang melakukan perbuatan berupa kekerasan, ancaman/intimidasi dari peserta didik, orang tua ataupun pihak lain", tuturnya.


Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya Aipda Ade menegaskan, Polres Kubu Raya beserta Polsek jajaran pada dasarnya mendukung program yang di usung Konferensi Kerja Cabang II PGRI Terentang Tahun 2022.


"Semoga PGRI khususnya di Kecamatan Terentang terus eksis dan melahirkan guru-guru yang mampu berinovasi untuk menciptakan generasi-generasi yang berakhlaqul Karimah," kata Ade, Jumat (2/12/2022) diruang kerjanya.


Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PGRI Kab. Kubu Raya, M. Ayub, Sp.Pd, Ketua PGRI Terentang, Munzirin, S.Pd.SD, Sekertaris PGRI Terentang, Ihsan, S.Pd, Korwil Terentang, Berie Rubiansyah, S.Pd,.SD.MM, Ketua Pengurus Cabang PGRI se Kab. Kubu Raya, Camat Terentang, Supriyadi, SE, Kapolsek Terentang, IPTU Heri Susandi, SH, Kanit Binmas, IPDA Legiman, Babinsa Koramil 10 Terentang, SERDA Wasis, KTU Puskesmas Radak, Suhardi, Peserta Konfrensi Kerja Cabang II PGRI.


Call Centre NAMPONG KELOH Polres Kubu Raya :

Instagram @polreskuburaya/@kapolreskuburaya

Email polreskuburaya@gmail.com

WhatsApp 08115684456


Sumber : Humas Polres Kubu Raya
(Media Baru TVRI Kalbar)




Pembinaan potdirga  salah satunya menggiatkan olahraga dirgantara paralayang. Cabang olahraga dirgantara menggunakan parasut paralayang dan untuk take off atau lepas landas dibutuhkan bukit yang tinggi serta lokasi pendaratan. 


Pangkalatan TNI AU Harry Hadisoemantri membuka Pendidikan dan Pelatihan Paralayang, secara simbolis menyematkan tanda pita oleh Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Had Mayor Lek Darmawan Setyo N. yang mewakili Danlanud Letkol Nav W.P. Pujo Wahono, S.H., M.Han., kepada peserta diklat yang berjumlah 10 orang dari Prajurit Lanud Had. Acara tersebut berlangsung di lapangan upacara Lanud Had Dusun Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Jumat (2/12/2022).


Danlanud dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadisops Mayor Lek Darmawan Setyo N mengatakan, olahraga dirgantara ini juga sebagai upaya menumbuhkan minat cinta dirgantara bagi prajurit TNI AU Lanud Harry Hadisoemantri serta bisa dijadikan sebagai ajang promosi daerah yang memiliki keindahan alam  dan  pantai menawan dilihat dari ketinggian menggunakan paralayang. 


"Melalui pelatihan ini siswa diklat, diharapkan akan menjadi pilot paralayang yang mandiri, siswa akan diajarkan mengenai dasar meteorologi yang berhubungan dengan kondisi cuaca (local), dan juga akan diajarkan bagaimana sepenuhnya dapat meng-kontrol payung dalam prosedur kondisi darurat sebagai teknik dasarnya.

Pelatihan terdiri dari : teori, praktek dilapangan sebagai pengenalan terbang, serta 40 x terbang solo (sendiri), dibawah pengawasan instruktur dengan dipandu melalui Radio Handy Talky (HT) dengan tujuan untuk mendapatkan kualifikasi pilot paralayang PL-1", ujar Kadisops.


Paralayang saat ini bukan hanya sekedar olahraga atau hobbi lagi, karena beberapa prestasi dari olahraga paralayang ini telah menorehkan sukses yang membanggakan dengan diikut sertakan dalam kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Melalui pelatihan ini, diharapkan ke 10 orang peserta dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk bersungguh-sunguh dan mampu mengikuti materi yang disampaikan para pelatih paralayang.


"Seluruh peserta diklat harus bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini", tutupnya.


Sumber : Pen Lanud Had
(Media Baru TVRI Kalbar)







Keberadaan fasilitas baru di gedung RSUD. dr. Soedarso sudah bisa difungsikan. Pengobatan operasi Jantung sebagaimana rencana awal dari adanya pembangunan ini juga telah terealisasi. Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.,  seusai melaksanakan sholat jumat, bergegas untuk mengunjungi pasien pasca Operasi Bedah Jantung Terbuka di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Pontianak, Jum'at (2/12/2022).


Usai mengunjungi pasien, Gubernur Kalbar menuturkan bahwa ini merupakan keberhasilan dimana RSUD dr. Soedarso telah mampu melakukan operasi jantung terbuka dan tidak perlu harus keluar Kalbar.


"Ini merupakan pasien kedua dan yang pertama sudah pulang, jadi kita sudah mulai melakukan operasi jantung terbuka di Soedarso dua hari berturut-turut," kata Sutarmidji dengan bangga.


Gubernur berharap RSUD dr. Soedarso tidak hanya dapat melayani operasi jantung, melainkan kemotrapi kanker.  Sehingga masyarakat Kalbar tidak perlu lagi berobat keluar hingga mengeluarkan biaya yang besar.


"Saya berharap nanti kemotrapi kanker bisa dilakukan  disini, tidak lagi ke Jakarta. Karena kalaupun mengunakan BJPS, masyarakat kita tetap harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, baik itu untuk tranportasi dan akomodasi. Jadi paling tidak, masyarakat tidak perlu repot lagi harus ke Jakarta," terang Sutarmidji. 


Selanjutnya orang nomor satu  di Kalbar ini akan terus berupaya agar RSUD dr. Soedarso bisa melayani semua jenis penyakit. 


"Kita upayakan semua penyakit bisa ditangani disini," harap Sutarmidji.


Disisi lain, Prasetyo Hadi yang merupakan pasien operasi bedah jantung terbuka di RSUD dr. Soedarso tersebut mengatakan bahwa, operasi jantung disini cukup baik, termasuk dari pelayanannya. 


"Saya katakan cukup bagus dan sudah berhasil, karena saya merupakan pasien yang ke dua dan yang pertama sudah diperbolehkan untuk pulang. Untuk  pak Gubernur saya ucapkan terimakasih atas  kunjungannya pasca operasi saya," tutur Prasetyo Hadi.(rfa)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar
(Media Baru TVRI Kalbar)







Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Administrasi Pimpinan menyelenggarakan Senam Sehat dalam rangka menjaga Kesehatan dan Kebugaran Para Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang diadakan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Jum'at (2/12/2022). 


Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Sefpri Kurniadi, S.STP beserta jajaranmengikuti Senam Sehat dengan penuh semangat dan energik dipadungan ritme Senam Zumba.


Usai pelaksanaan Senam, dilakukan pembagian snack dan pengundian doorprize bagi peserta yang beruntung. (Sma)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar
(Media Baru TVRI Kalbar)








Wakil Komandan Lantamal XII Kolonel Marinir Budiarso., S.E., mewakili Danlantamal XII Pontianak Laksamana Pertama TNI Suharto, S.H, M.Si.(Han) mengikuti acara Penempatan Papan Prasasti Situs Perjuangan Pangsuma dan Napak Tilas di Suak 13 Dusun Nek Bindang Kabupaten Sanggau dalam rangka mengenang sejarah perjuangan Pahlawan Pangsuma melawan Penjajahan Bangsa Jepang, Jumat (2/12/2022). 


Wakil Bupati Sanggau Drs. Yohanes Ontot, M.Si., menyampaikan, kegiatan ini adalah penandaan situs-situs perjuangan Pangsuma dengan rencana besar validasi organisasi TNI Angkatan Laut menggunakan nama Pangsuma. Riwayat Pangsuma merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, selain itu Pangsuma sendiri memiliki nama asli Bendera bin Dulung, namun ada pula yang menyebutnya Menera.


“Perlu diketahui bahwa sosok Pangsuma yang mampu melawan penjajahan Jepang dengan kapal-kapal yang sudah modern pada saat itu dan dengan senjata seadanya mampu mempertahankan harga diri negara, mampu melawan Angkatan Laut Jepang, dan inilah yang menjadikan salah satu alasan TNI Angkatan Laut menggunakan nama Pangsuma sebagai salah satu nama pahlawan lokal Kalimantan Barat yang nanti akan menjadi nama Komando Daerah Maritim atau Kodamar," kata Wakil Bupati Sangau Drs. Yohanes Ontot, M.Si.



Komandan Lantamal XII Pontianak Laksamana Pertama TNI Suharto, S.H., M.Si. (Han) dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Komandan Lantamal XII Kolonel Marinir Budiarso, S.E., menyampaikan, penandaan situs-situs ini merupakan bentuk apresiasi atas perjuangan Pangsuma dan pasukannya dalam menghadapi penjajahan Jepang untuk merebut kemerdekaan.


"Dengan adanya kegiatan penamaan dan penempatan prasasti ini kedepannya kita bisa melaksanakan napak tilas untuk mengenang perjuangan Pangsuma dan pasukannya, disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi dan kecintaan terhadap para Pahlawan kepada generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa” kata Wadan membacakan amanat Danlantamal XII.



Sementara itu, pada sesi wawancara Wadan Lantamal XII Kolonel Marinir Budiarso, S.E., dengan Diskominfo Kabupaten Sanggau, menyampaikan bahwa esuai petunjuk pimpinan TNI AL, dalam rangka validasi organisasi di tubuh TNI Angkatan Laut, guna mencari nama sosok Pahlawan Laut yang ada diwilayah Kalimantan Barat. Proses ini juga telah melibatkan beberapa sumber yang terpercaya, dan sudah mendapat nama Pangsuma.


"Kita sudah buktikan pada hari ini kita melaksanakan Napak Tilas dimana tempat-tempat dari perjuangan Pangsuma memang benar-benar ada, dan Insya Allah nama Pangsuma, kita usulkan menjadi nama Kodamar VI Pangsuma, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama agar nama Kodamar yang berada di Kalimantan Barat mengambil dari nama pahlawan laut, pahlawan yang berjuang dilaut dari di Kalimantan Barat," ucap Wadan Budiarso.



“Pangsuma  merupakan sosok yang tepat dan bisa kita buktikan dimana perjuangannya dan tadi kita sudah melaksanakan napak tilas dan dapat dari berbagai macam sumber dan informasi yang kita wawancarai  dan memang Pangsuma, bisa kita jadikan sebagai Pahlawan Laut," lanjutnya.


Diakhir wawancara Wakil Komandan Lantamal XII Kolonel Marinir Budiarso, S.E., juga mengajak masyarakat Dayak para penerus perjuangan Pangsuma khususnya generasi muda pembela NKRI untuk bergabung dengan mendaftarkan diri di TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal XII Pontianak dan itu akan menjadi periotas utama dari daerah-daerah yang nantinya akan ditugaskan dikesatuan masing-masing daerahnya.


Kegiatan napak tilas ini, selaras dengan salah satu perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., yaitu “Jaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara".

 

Hadir pada kegiatan ini Wakil Bupati Sanggau, Wadan Lantamal XII, GM Antam, Sekjen MADN, Anggota DPR Provinsi /DPR Kabupaten, F-PKPI, F-Golkar, F- PDIP DPRD Prov, F-PKPI DPRD Prov, Ketua DAD Provinsi, Tokoh Adat Dayak Kabupaten dan provinsi,  Asrena, Aspers, Aspotmar Danlantamal XII.


Sumber : Dispen Lantamal XII
(Media Baru TVRI Kalbar)







Sales PT. Sahabat Harapan Bersama harus berurusan dengan pihak Kepolisian. Pasalnya ia menggelapkan uang perusahaan. Polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka dan mendekam di jeruji besi.

Pelaku pria berinisial DS (26) asal Kecamatan Sungai Raya, ia merupakan karyawan di PT. Sahabat Harapan Bersama yang beralamat di Jalan Sungai Raya Komplek Ceria I Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai sales Area Pontianak-Kubu Raya.


“Kami telah mengamankan seorang seles yang merupakan karyawan PT. Sahabat Harapan Bersama inisial DS, , terang Kapolsek Sungai Raya AKP Hasioland Saragih saat dikonfirmasi diruang kerjanya, (2/12/2022).


Tersangka melakukan penggelapan uang pembayaran barang konsumen yang harusnya diserahkan ke pada perusahaan, namun tersangka justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.

Modusnya, lanjut Hasiolan, membuat bon titipan fiktif atau palsu dari konsumen ke PT. Sahabat Harapan Bersama, dimana konsumen sudah melakukan pembayaran secara tunai atas produk yang di jual oleh tersangka dan perbuatan tersangka ini sudah dilakukannya selama bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Nilai uang yang digelapkan Tersangka cukup fantastis sebesar Rp.296.735.214,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah), 


Berdasarkan pengakuan tersangka, kata Saragih, uang tersebut dihabiskan untuk bermai judi online. Hal tersebut membuat pihak perusahaan geram, dan melaporkan tersanka kepada pihak kepolisian


“Atas perbuatannya pelaku diancam dengan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara", pungkas Saragih.


Kasusbi Penmas Polres Kubu Raya, Aipda Ade membenarkan kejadian tersebut, dan saat ini pelaku sudah diamankan dan sudah di tetapkan sebagai tersangka. 


"Saat ini tersangka sudah diamankan di Polsek Sungai Raya beserta barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar bon titip fiktif konsumen PT.SAHABAT HARAPAN BERSAMA, 49 (empat puluh sembilan) faktur tagihan konsumen PT.SAHABAT HARAPAN BERSAMA, 1 (satu) lembar retur penjualan konsumen PT.SAHABAT HARAPAN BERSAMA dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA JUPITER MX 135 cc warna abu-abu tahun 2009 No Pol : KB 2719 MY, dan tersangka mengakui perbuatannya, tegas Ade.


Call Centre NAMPONG KELOH Polres Kubu Raya :

Instagram @polreskuburaya/@kapolreskuburaya

Email polreskuburaya@gmail.com

WhatsApp 08115684456


Sumber : Humas Polres Kubu Raya
(Media Baru TVRI Kalbar)







Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemkot Pontianak di Aula BKD Kota Pontianak, Jumat (2/12/2022).

Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh PPTK dalam melaksanakan tugasnya mengelola keuangan di unit kerjanya masing-masing.


Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan BKD Kota Pontianak, Viktor, selaku pemateri bimtek, menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam bimtek ini, para peserta mendapat penjabaran tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.


"Dalam PP tersebut, ada tiga pilar dalam tata pengelolaan keuangan daerah yang ditekankan, yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipatif," jelasnya.


Selain itu, lanjut Viktor, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur tata cara penunjukkan PPTK. Dalam Permendagri tersebut, penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan atau sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali.


"Dan atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah," terang dia.


Ia memaparkan, mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, ada tiga tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketiga tugas PPTK itu adalah mengendalikan dan melaporkan perkembangan PPTK, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran dan menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa.


"Kita berharap melalui bimtek ini para PPTK lebih memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam tata kelola keuangan," pungkasnya.


Sumber : Prokopim 
(Media Baru TVRI Kalbar)







Anjungan Provinsi Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia saat ini sudah berwajah baru. Usai menyaksikan Lomba Kreasi Piala Ibu Negara Tahun 2022 yang diikuti Tim Senam Kreasi Kalbar, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani didampingi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si. dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, Abdul Gani, S.H. pada hari Kamis (1/12/2022) menyempatkan diri untuk meninjau perkembangan renovasi pada bangunan Anjungan Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di dalam Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.


Setibanya di Taman Mini Indonesia Indah, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ny disambut hangat oleh pihak pengelola anjungan Provinsi Kalimantan Barat di bawah pengelolaan Badan Penghubung Kalimantan Barat. Di Anjungan Provinsi Kalbar Ny. Hj. Lismaryani melihat satu persatu bangunan yang terdapat bangunan tiruan dari Istana Kesultanan Kadriah Pontianak, Rumah Betang atau Rumah Panjang Suku Dayak serta Rumah Baluk atau rumah tradisional suku Dayak Bidayuh.


Seperti kita ketahui, Anjungan Provinsi Kalbar sampai saat ini masih mempertahankan keaslian bangunannya yang dibangun dengan menggunakan kayu Belian sejak TMII diresmikan pada tahun 1975.



Selanjutnya Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani menyampaikan dukungannya untuk barang-barang yang dipamerkan pada Anjungan Provinsi Kalbar yang merupakan hasil karya/kerajinan dari Dekranasda 14 Kabupaten/Kota se Kalbar dengan akan disuratinya Dekranasda di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.


"Insya Allah, kami (Dekranasda Provinsi Kalbar) siap mendukung, saya akan segera menyurati Dekranasda Kabupaten/Kota juga nanti," ungkapnya. 


Sementara itu, Kadisporapar Prov Kalbar akan mendukung keberadaan Anjungan Kalbar di TMII dengan berbagai event Pariwisata yang berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan program kementerian untuk mencanangkan kembali TMII sebagai tujuan tempat wisata.


Ditempat yang sama, Kepala Badan Penghubung Kalimantan Barat, Abdul Gani, S.H. mengungkapkan bahwa setelah direnovasi Anjungan Kalbar masih tetap mempertahankan keaslian dengan mengganti atap yang baru tetap menggunakan atap sirap dan bahannya didatangkan langsung dari Kalimantan Barat karena Anjungan Provinsi Kalbar menurutnya memiliki daya tarik tersendiri.


"Kami atas nama Badan Penghubung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat beserta perangkat daerah terkait, dan Ketua Tim TAPD Bapak Sekda karena telah mendukung rehabilitasi bangunannya ini sudah 100 persen. Ini menjadi kebanggaan kita semua, masyarakat Kalbar," tutupnya.(irf)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar
(Media Baru TVRI Kalbar)







Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji S.H., M.Hum., berharap masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tanah dari Pemerintah Pusat, untuk bijak dalam menggunakan sertipikat tersebut. Menurutnya jika masyarakat yang akan digunakan sebagai agunan di bank, dirinya mengingatkan agar betul-betul digunakan untuk kegiatan usaha produktif.


Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., usai mengikuti acara Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat Se-Indonesia secara virtual yang dihadiri Presiden Indonesia Ir.Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).


“Sesuai dengan arahan Presiden jika ada warga yang mau mengagunkan ke bank, hitung betul-betul angsurannya yang paling penting. Bisa tidak mengembalikan cicilannya, jangan sampai pinjam duit tapi tidak bisa mengembalikan akhirnya sertipikat itu melayang,” tegas Sutarmidji.



Dirinya juga mengapresiasi kepada Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar yang telah menyerahkan sertipikat kepada masyarakat kalbar sebanyak 40.957 bidang tanah di Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak.


“Mudah-mudahan tiga tahun kedepan seluruh persil tanah yaitu sebanyak 126 juta bidang tanah se-Indonesia selesai, sekarang sudah diserahkan 100 jutaan bidang tanah. Kita mengapresiasi kinerja ATR/BPN seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat,” ungkap Sutarmidji.


Sementara itu di tempat berbeda, di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo membagikan 1,5 juta setipikat tanah untuk rakyat secara hybrid. Dalam sambutannya Presiden menekankan pemberian sertipikat tanah sebagai tanda hak hukum atas tanah sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dengan tujuan untuk menghindari konflik pertanahan.


“Siang hari ini saya senang karena 1.552.000 sertifikat dibagikan di 34 provinsi. Baik diterima langsung yang hadir di Istana Negara maupun yang hadir (daring) di provinsi masing-masing,” ujar Presiden Jokowi.


Dia menyampaikan pada tahun 2015 terdapat 126 juta bidang tanah yang harus diberikan sertifikat, sementara saat itu yang sudah memegang sertifikat baru 46 juta kepala keluarga.


“Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya. Itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana,” jelasnya.


Presiden juga mengatakan saat ini sertifikat tanah yang sudah diberikan sebanyak 100 juta sertifikat sehingga tersisa 26 juta sertifikat yang akan diselesaikan dalam tahun-tahun mendatang.


“Kurang lebih dua atau tiga tahun rampung,” kata Jokowi optimis.


Presiden menyampaikan kegembiraannya karena 744 bidang lahan Suku Anak Dalam sudah diselesaikan. Sebelumnya sengketa lahan Suku Anak Dalam sudah berlangsung selama 35 tahun.


“Sekarang bisa diselesaikan. Karena apa? Turun ke lapangan. Pak wamen turun ke lapangan, pak menteri turun ke lapangan, kanwilnya turun ke lapangan, rampung. Kita ini kalau punya masalah dan masalahnya jelas, gampang kok diselesaikan, asal di lapangan diikuti. Kalau hanya duduk di kantor ya nggak akan selesai-selesai sampai kapan pun,” tegasnya.



Jokowi menekankan sengketa lahan sangat banyak di Tanah Air, termasuk keberadaan mafia tanah. Namun Presiden kembali menegaskan bahwa dirinya sudah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto untuk tidak memberi ampun terhadap para mafia tanah.


“Saya sudah sampaikan ke pak menteri, pak sudahlah jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat. Kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan pak. Bisa berantem, saling bunuh karena menyangkut hal yang sangat prinsip. Inilah yang harus kita hindari agar konflik tanah, sengketa tanah bisa segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah pada rakyat,” jelasnya.


Presiden meminta sertifikat yang telah diterima difotokopi dan disimpan dengan baik. Sedangkan yang akan digunakan sebagai jaminan agunan di bank, Presiden kembali mengingatkan agar semuanya dikalkulasi dengan baik dan uang pinjaman bank betul-betul digunakan untuk kegiatan usaha produktif.(aws)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar
(Media Baru TVRI Kalbar)





Copyright © 2013 TVRI Kalimantan Barat .