Direktur Kerjasama Keimigrasian Dan Imigrasi Entikong Gelar Rapat Koordinasi Antar Instansi Dan Organisasi Internasional Untuk Cegah TPPO di Perbatasan Kalbar

Dalam kunjungannya ke kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Anggiat Napitupulu memantau kondisi kantor dan tempat pemeriksaan imigrasi pada PLBN Entikong, Sarana para-sarana dan kinerja dari petugas Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong. Dari hasil pemantauan dan evaluasinya, Bapak Anggiat Napitupulu mengatakan bahwa 

"penataan kantor yang sudah rapi dan manajemen perlintasan diperbatasan sudah sangat baik dan yang paling penting adalah bagaiman kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong menciptakan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait baik di entikong maupun CIQS di tebedu Malaysia.  Sudah selayaknya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong naik kelas menjadi kantor imigrasi kelas I." Kata Direktur kerjasama keimigrasian dari Direktorat Jenderal keimigrasian, Anggiat Napitupulu, Sabtu (27/4/2024).

Saat kunjungan itu juga  digelar  rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Direktur Kerjasama Keimigrasian dan rombongan dan diikuti oleh Kepala Divisi Keimigrasian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong, IOM dan perwakilan dari Stakeholder terkait seperti Bea Cukai, Karantina, dan Petugas Pengamanan negara seperti TNI yang diwakili oleh perwakilan dari Kodim 1204, Satgas Pamtas dari Yon Armed 16/ Tumbak Kaputing dan Polri yang diwakili oleh perwakilan dari Polres Sanggau serta beberapa instansi lainnya di wilayah Entikong, dengan peserta rapat sejumlah 120 orang. 

Rapat koordinasi terkait Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara dilaksanakan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama Organisasi Internasional di Wilayah Perlintasan Entikong

Rapat koordinasi tersebut di awali sambutan dari Direktur Kerjasama Keimigrasian, Anggiat Napitupulu. Dalam kata sambutannya, Anggiat Napitupulu menyampaikan bahwa rapat koordinasi dilakukan dengan konsep dialog, diskusi dan pengumpulan data serta informasi dari para pemangku kepentingan dalam rangka menyusun road map peningkatan Border Control Management di Wilayah Perbatasan Darat.

Dilanjutkan sambutan dan pembukaan rapat oleh Kepala Divisi Keimigrasian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Bapak Arief Munandar. Dalam sambutannya, Kadivim dari Kanwil kemenkumham Kalbar berharap nantinya dari Rakor tersebut dapat menghasilkan data aktual dan keterangan dari pemangku kepentingan yang dapat mendukung perumusan Roadmap tentang arah kebijakan, sasaran, prioritas dan strategi keimigrasian dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana kejahatan di PLB Tradisional maupun PLBN yang ada di wilayah Kalimantan Barat.

Selain dari Instansi terkait, proses perumusan Roadmap dimaksud dapat terwujud dengan baik apabila didukung oleh ahli, akses, jaringan, dukungan dan bantuan dari Organisasi Internasional seperti International for Migration Organization (IOM),  yang memang diberikan mandat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keimigrasian.

Lewat rapat koordinasi yang di dalamnya juga terdapat paparan dari narasumber yang kompeten serta diskusi dan sharing data atau informasi dari berbagai instansi terkait diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan negara republik Indonesia dan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia yang semakin maju, aman dan tenteram.