KARTU KENDALI SOLUSI CEGAH PENIMBUNAN SOLAR


Didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.,menerima audiensi Manager PT. Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, Achmad Rifqi, Regional CEO, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Jakarta 3, Ariesta Krisnawan, serta Regional Consumer Banking Head BRI Jakarta 3, Arie Wibowo, di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (30/3/2022).

Pertemuan tersebut membahas solar subsidi dan non subsidi.


"Kami membahas tentang solar bersubsidi. Volume solar bersubsidi sebesar 93%, sementara non subsidi sebesar 7 %. Seharusnya, komposisi dibuat menjadi seimbang, seperti volume solar bersubsidi sebesar 80% dan 20% untuk yang non subsidi, agar solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak," harap H. Sutarmidji.


Perbedaan yang jauh antara harga solar bersubsidi dengan non subsidi membuka ruang bagi para penimbun.


"Disvarietas harga solar subsidi dan non subsidi berada diatas Rp 8.000. Ini menyebabkan oknum yang nakal ikut antre membeli solar bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga non subsidi kepada pihak industri. Tentunya hal ini menyebabkan negara rugi dan masyarakat yang membutuhkan solar bersubsidi juga rugi," tutur Gubernur Kalbar.


Untuk mengatasi hal tersebut, PT. Pertamina bersama BRI bekerjasama memberikan solusi dengan mengeluarkan kartu kendali agar pihak SPBU dapat mengendalikan pengisian solar bersubsidi.


"Jadi, para konsumen yang membutuhkan solar bersubsidi dapat menggunakan kartu kendali agar dapat diketahui berapa jumlah solar bersubsidi yang dibeli, di SPBU mana, sehingga bisa terukur setiap hari," jelas Gubernur.


Kebijakan penerbitan kartu kendali tentunya akan menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari disvarietas harga.


"Masyarakat yang berhak tidak akan protes karena mereka memang harus dibantu. Untuk kedepannya, jangan buat disvarietas harga subsidi dan non subsidi terlalu jauh agar negara dapat mensubsidi dengan nilai nominal yang terjangkau, seperti Rp 3.000,- per liter untuk solar bersubsidi," tegas H. Sutarmidji.


Pada kesempatan yang sama, Manager PT. Pertamina Kalbar menjamin stok solar aman untuk menyambut Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H.


"Masyarakat diharapkan melapor ke nomor 135 jika menemukan kekurangan stok Bahan Bakar Minyak, gas elpiji, maupun produk PT. Pertamina lainnya. Kami akan segera merespon laporan tersebut," tutup Achmad Rifqi.(wnd)


Sumber : Adpim Prov. Kalbar

(Media Baru TVRI Kalbar)




0 comments :

Copyright © 2013 TVRI Kalimantan Barat .