Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kayong Utara, Rene Rienaldy, mewakili Penjabat Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2025.

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalbar ini, dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Kalbar, Horison, dan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) RI, Abdullah Azwar Anas, Deputi Kemenpan RB RI, perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait, jajaran Forkopimda Provinsi Kalbar, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Kalbar, Pimpinan BUMN/BUMD Provinsi Kalbar, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalbar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya.

Dalam kesempatan ini, Rene menyampaikan bahwa tema pembangunan Provinsi Kalbar terdiri dari 5 (lima) kluster dan Hilight Arah Kebijakan Wilayah untuk Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang masuk dalam kluster kelima, yaitu Pusat Pengembangan Ekonomi Hijau dan Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

"Tema arah kebijakan wilayah tersebut terdiri dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi serta keterkaitan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) yang dikembangkan dengan skema education to employment," jelas Rene.

Selain itu, fokus lainnya adalah pengembangan industri biru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan, serta destinasi pariwisata potensial.

"Kemudian juga ada Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan aset daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rene menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, jasa ekosistem dan pasar karbon juga masuk dalam hilight arah kebijakan wilayah untuk KKU.

"Berikutnya juga ada untuk Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khusus tambang serta penghambatan laju deforestasi. Pemanfaatan alur laut kepulauan Indonesia ALKI I secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik nasional dan global serta Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan blended finace," pungkas Rene.

Dalam kegiatan ini, Pj Sekda Kayong Utara didampingi oleh Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Kayong Utara.

Musrenbang RPJPD dan RKPD Kalbar 2025 ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Kabupaten Kayong Utara, dengan potensi sumber daya alam dan wisatanya yang melimpah, diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalbar 2025-2045. 

Sumber : Prokopim Setda KKU
Publisher : Darius Tarigan