Pj. GUBERNUR HARISSON BUKA ACARA MUSRENBANG RPJPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2045 DAN MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. membuka kegiatan Musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 dan Musrenbang RKPD Prov Kalbar Tahun 2025 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/4/2024).

Provinsi Kalimantan Barat sendiri telah merumuskan rancangan Visi Kalimantan Barat Tahun 2045 yakni “Kalimantan Barat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, dimana pada tahun 2045. 

Dalam sambutannya Harisson menyampaikan saat ini seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Indonesia sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 untuk menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan selama periode 20 tahun ke depan yang selaras dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2045. 

"Diharapkan Peningkatan Pendapatan per Kapita yang setara dengan negara maju, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatnya daya saing daerah melalui kepemimpinan daerah yang kuat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju _net zero emission_. Langkah Strategis guna mewujudkan Visi jangka panjang tersebut telah dirumuskan ke dalam 8 (delapan) Misi, 17 Arah Kebijakan Pembangunan dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang secara keseluruhan selaras dengan perwujudan strategi jangka panjang nasional tahun 2025-2045," terang Harisson.

Sejalan dengan langkah strategis tersebut, dalam lingkup perencanaan di tingkat regional dan nasional Kalimantan Barat memilih untuk mengambil peran sebagai Beranda Depan Negara dan Pusat Industri Hijau Bernilai Tambah. Hal ini didasarkan atas potensi dan karakteristik geografis dan perekonomian Kalimantan Barat sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. 

Di sisi yang lain selama periode 20 tahun ke depan diharapkan hilirisasi dari eksplorasi kekayaan sumber daya alam baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan dapat diwujudkan guna mendukung peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat. 

"Kami berharap dalam periodesasi RPJPD 20 (dua puluh) tahun kedepan, Kalimantan Barat dapat memiliki pusat-pusat industri hilirisasi komoditas perkebunan baik pengolahan kelapa sawit, karet maupun komoditas Tanaman pangan dan perikanan selain hilirisasi sektor pertambangan yang didukung dengan jalur distribusi logistik melalui pembangunan infrastruktur yang lengkap baik berupa transportasi kereta api yang dapat menghubungkan kami dengan daerah Ibu Kota Nusantara dan negara tetangga Malaysia dan Brunei, keberadaan jalan tol yang mampu menghubungkan daerah kawasan strategis ke pusat pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur pelayanan dasar lainnya yang memang menjadi kebutuhan yang belum dapat Dipenuhi dalam periode 20 (dua puluh) tahun kelakangan ini seperti infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi. ," imbuhnya. 

Selain membahas arah kebijakan perencanaan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan, kegiatan hari ini juga membahas tentang perencanaan pembangunan untuk tahun 2025 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2025. RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 sendiri merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Adapun tahapan pembangunan tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPD Provinsi Kalimantan Barat dimaksud adalah Penguatan Perekonomian dan Daya Saing daerah melalui Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan. 

Guna melaksanakan tahapan pembangunan tersebut telah dirumuskan fokus pembangunan tahun 2025 yang diarahkan pada, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka Kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan penyediaan infrastruktur dasar yang didukung dengan tata kelola data yang baik dan efektif, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memastikan ketersediaan barang/jasa dan pengendalian harga, menurunkan prevalensi stunting melalui peningkatan Gizi masyarakat, perbaikan sanitasi lingkungan dan ketersediaan akses air bersih, memfokuskan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar sebagai penopang dalam mendukung jalur distribusi logistik, peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, meningkatkan kinerja ekspor produk unggulan Daerah berbasis usaha kecil menengah dan kinerja ekspor komoditas unggulan berbasis Sumber Daya Alam dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan barang impor dengan penguatan pasar dalam negeri serta meningkatkan kinerja promosi daerah dan penyediaan fasilitas infrastruktur dasar pada kawasan ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi guna mendorong peningkatan nilai investasi. 

“Visi, Misi, Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan tersebut tidak akan mungkin dapat tercapai jika tata kelola pemerintahan tidak turut diperkuat dan dijadikan motor penggerak pembangunan. Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, melakukan penyederhanaan birokrasi serta Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat”, tambahnya.

Secara umum, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika dilihat dari perkembangan capaian indikator NIlai SAKIP Provinsi dari Tahun 2016 hingga 2021 mendapatkan nilai B, dan pada tahun 2022 dan 2023 mendapatkan nilai BB, merupakan salah satu tantangan yang akan menjadi fokus Pemprov Kalbar kedepan. 

“Kami juga mengharapkan dukungan, pembinaan serta arahan dari Bapak Menteri PANRB agar target Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan nilai SAKIP Provinsi A di Tahun 2024 dapat terwujud," tuturnya.

Terkait dengan perkembangan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya dapat terlihat dari penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Perpres 89 Tahun 2021 dan PermenPANRB Nomor 92 Tahun 2021, yang mengamanatkan pengintegrasian pelayanan perizinan maupun dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun dunia usaha. 

Mall Pelayanan Publik di Provinsi Kalbar tercatat hingga hari ini telah dioperasikan di 6 Kabupaten dan 1 kota, dan menyusul akan terdapat 4 Kabupaten dan 1 kota yang akan mengoperasikan Mall Pelayanan Publik tersebut.

"Kami berharap dua kabupaten lainnya juga dapat segera mengimplementasikan hal tersebut sehingga upaya reformasi birokrasi yang dilaksanakan mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Kalimantan Barat dengan memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses serta mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah. 

Di tempat yang sama, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam arahannya berharap kegiatan Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat dapat berdampak luas dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang komprehensif, berkelanjutan, mampu merekam kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menentukan skala prioritas pembangunan. Menurut Anas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas Reformasi Birokrasi (RB). RB merupakan engine untuk mendorong terjalinnya kolaborasi lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk mencapai prioritas pembangunan.

MenPAN RB RI menjelaskan bahwa Perencanaan dari yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur dan Bappeda Provinsi Kalbar sudah baik namun harus tetap mengedepankan skala prioritas, dan salah satunya yaitu bagaimana mendorong Birokrasi yang berdampak, sehingga kesibukan birokrasi kedepan lebih berdampak lebih banyak. 

“Oleh karena itu Pemilihan skala prioritas, mendorong Birokrasi berdampak, akuntabilitas kinerjanya Pemerintahnya sudah di Poin BB, mudah-mudahan kedepannya bisa A dan lebih bagus lagi, karena Akuntabilitas kinerjanya bagus biasanya dampaknya bagus. Apalagi peran Kalimantan Barat ini, posisinya penting bagi negara sebagai beranda depan, dan digitalisasinya kita dorong supaya segera didiskusikan, paket digitalisasi sekarang ini bukan penambahan aplikasi, karena sekarang ini sudah ada 27.000 aplikasi, kalau aplikasi terus bertambah, membuat rakyat akan lebih sulit, karena harus mendownload masing-masing aplikasi”, jelas Abdullah Azwar Anas

Kemudian ia juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi segera meng interoperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga rakyat mudah mengakses ke server data yang diperlukan.

“Mudah-mudahan Bapak Penjabat Gubernur dan Pemerintah Kabupaten /Kota juga dapat merealisasikannya, jadi jika ada ratusan aplikasi bisa digabungkan ke dalam aplikasi, sehingga nantinya rakyat tidak masuk pada tiap-tiap aplikasi tapi cukup masuk di satu aplikasi sehingga lebih mempermudah”, ucapnya.

Menteri PAN RB RI menyebutkan bahwa dirinya bersama kementerian lainnya tengah merumuskan bersama dengan Presiden Joko widodo mengenai adanya Formasi di 3 T, yang kosong lebih dari 100.000.

“Mereka tidak tertarik karena skemanya biasa untuk itu kita sudah mengusulkan skema yang berbeda misalnya dari cuti daerah ke perbatasan perlu waktu yang panjang, dan dari segi tunjangannya juga sama dan sedang kita rumuskan. Harapan kami nanti adanya afirmasi bagi ASN dan teman - teman di Kesehatan supaya mereka mau mengabdi di wilayahnya termasuk juga di Kalimantan Barat, kemudian untuk di IKN juga ada tunjangan tersendiri", tutup Abdullah Azwar Anas.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto; dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Budi Prawira, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani,nBupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Barat serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat.

Pada kesempatan hari ini juga akan dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama pembangunan SPAM Regional pertama yang akan dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yakni SPAM Regional Singkawang – Sambas dengan kapasitas 500 liter per detik. Diharapkan dengan adanya SPAM Regional Singkawang – Sambas ini dapat meningkatkan akses air minum yang layak di Kalimantan Barat. 

Tak hanya itu, pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas terkait perwujudan Kabupaten/Kota Layak anak dan Pencegahan Perkawinan Anak sebagai salah satu bentuk komitmen setiap level pemerintahan guna mewujudkan Kabupaten/Kota dan Provinsi Layak Anak di Kalimantan Barat.

Hal ini ditengarai Provinsi Kalimantan Barat yang baru memiliki 9 Kabupaten/Kota dengan Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak dan kasus perkawinan anak tertinggi ke empat di Indonesia. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kalimantan Barat.(ais)